Imigrasi Pekanbaru: Imigran Gelap Akan Dipindahkan

id imigrasi, pekanbaru imigran, gelap akan dipindahkan

 Imigrasi Pekanbaru: Imigran Gelap Akan Dipindahkan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Sejumlah imigran gelap yang saat ini berada di sejumlah tempat di Pekanbaru akan dipindahkan ke beberapa provinsi di Indonesia karena hingga kini keberadaan mereka yang mayoritas berasal dari Timur Tengah tidak tertampung lagi.

"Kami tengah mengupayakan untuk mendapatkan izin dari pusat (Kemenkumham) untuk bisa memindahkan sejumlah imigran gelap tersebut ke beberapa provinsi, seperti Bali, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Saat ini sebanyak 165 imigran gelap asal Timur Tengah berada di Pekanbaru," kata Kabid Imgrasi Pekanbaru, Marwan, di Pekanbaru, Senin.

Ia mengatakan dari 165 imigran gelap tersebut, mereka tinggal di empat tempat yang berbeda, seperti Hotel Satria, Wisma Depok, Hotel Rina dan Kantor Imigrasi setempat.

Menurut Marwan, keberadaan imigran gelap tersebut selama ini dibiayai oleh lembaga PBB melalui "United Nations High Commissioner for Refugees" (UNHCR) atau lembaga PBB yang menangani pengungsi atau imigran gelap akibat konflik.

Sementara itu, para imigran gelap Indonesia, lanjutnya, para imigran tersebut dibiayai oleh "International Organization of Migration" atau IOM.

"Dari yang kita ketahui, imigran gelap tersebut dibiayai oleh IOM, tapi untuk besarannya saya tidak tahu secara pasti," ujar Marwan.

Lebih lanjut, Marwan juga mengatakan hingga saat ini telah banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Untuk itu, lanjut Marwan, ketika izin tersebut sudah keluar maka akan segera dipibndah ke sejumlah Provinsi yang bersedia menampung mereka.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Riau, Mexasai Indra, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya mempertegas kebijakan politik luar negeri terhadap pemerintah Australia terkait penanganan imigran gelap.

Ia menilai Pemerintah Australia selama ini terkesan tidak adil dalam hubungan bilateral untuk menangani imigran gelap dari negara-negara berkonflik, seperti dari Iran, Irak dan Afghanistan.

Hal itu tercermin dari terungkapnya kebijakan penyadapan Pemerintah Australia terhadap pejabat negara beberapa waktu lalu, termasuk juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat Presiden RI.

Sementara di sisi lain, Pemerintah Indonesia diminta menjadi negara "penyaring" imigran gelap yang sebenarnya ingin mencari suaka ke Australia. (KR-AZK)