Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan, Siti Nurbaja, mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan
dirinya untuk segera meninjau ulang izin dari sebuah perusahaan di Provinsi Riau untuk mencari solusi masalah kebakaran lahan dan hutan.
"Presiden memerintahkan untuk melindungi rakyat. Lakukan segera penelitian lapangan dan melakukan peninjauan kembali terhadap izin yang bersangkutan," katanya menjawab pertanyaan Antara Pekanbaru, Jumat.
Dugaan perusahaan yang dimaksud Menteri LH adalah PT LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, karena saat "blusukan" selama dua hari di Riau, Presiden Joko Widodo juga menjumpai masyarakat di lokasi rawan kebakaran lahan dan hutan di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Menteri Siti Nurbaja, ada masalah terkait perusahaan dengan masyarakat setempat karena dua hal. Pertama, karena usaha perusahaan ternyata membuat lahan rakyat menjadi kering dan tanaman sagu rakyat menjadi mati.
"Yang kedua, karena hama penggerek juga merusak tanaman sagu rakyat," katanya tanpa menyebutkan kapan penelitian lapangan akan dilakukan dan siapa saja yang dilibatkan. "Presiden memerintahkan untuk melindungi rakyat," katanya.
Hingga kini, pihak PT LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, belum dapat dikonfirmasi tentang dugaan masalah itu, termasuk perizinan dari perusahaan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman menegaskan bahwa perusahaan kehutanan mengikuti semua aturan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Irsyal mengatakan APHI mendukung sepenuhnya rencana Presiden yang akan mengevaluasi dan menata ulang pengelolaan gambut. "Pada prinsipnya perusahaan akan patuh dan taat azas. Kami tidak akan menghancurkan investasi dalam jumlah besar karena mengabaikan aspek tata kelola hutan yang lestari," katanya.
Menurut dia, lebih dari 500 anggota APHI siap menjadi mitra pemerintah dalam mencegah dan menuntaskan masalah kebakaran lahan di Riau, sebabnya bencana asap akibat kebakaran juga mengancam industri tersebut.
"Masalah asap dan kebakaran lahan akan menghambat bisnis kami, karenanya kami telah berinvestasi jutaan dolar AS untuk perlengkapan pemadaman kebakaran," ujarnya.
Irsyal menambahkan kemitraan dan koordinasi dengan Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota serta TNI dan Polri sudah berlangsung baik dalam mengatasi masalah tersebut.
"Kami berharap pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dapat melihat dari perspektif yang luas, untuk mendapatkan solusi yang menjaga keseimbangan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat dan iklim investasi yang kondusif," katanya.
Pihaknya meminta evaluasi pengelolaan gambut mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akdemisi dan pelaku usaha.
Berita Lainnya
Menteri ATR/BPN AHY ingin jadikan Bali sebagai Pulau Lengkap
03 May 2024 10:34 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono tegaskan pasir sedimentasi laut belum diekspor
30 April 2024 9:53 WIB
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebut realisasi investasi pada kuartal I-2024 Rp401,5 triliun
29 April 2024 16:18 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kukuhkan anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
29 April 2024 15:07 WIB
Menteri AHY serahkan 300 sertifikat gratis di Sulawesi Tenggara
27 April 2024 12:42 WIB
Wabup Bengkalis sebut otonom berikan kewenangan terhadap daerah
25 April 2024 16:33 WIB
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono utamakan prinsip mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah
22 April 2024 14:08 WIB
Menteri PUPR targetkan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tuntas 2025
19 April 2024 10:49 WIB