RUPS Hasilkan Dua Nama Calon Dirut BRK

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) menghasilkan dua nama calon direktur utama untuk perusahaan perbankan itu yang telah lama kosong.

"Keduanya adalah Irvandi Gustari dari Bank MNC Jakarta dan Sonni Triandaloso dari Bank Mandiri Jakarta," kata Pimpinan Bagian Corporate Secretary BRK, Winovri kepada pers di Pekanbaru, Senin siang.

BRK menggelar RUPS di Hotel Labersa, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dimulai pada Sabtu (8/11) malam dan berakhir Minggu (9/11).

RUPS dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri seluruh pemegang saham, baik kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun dari Provinsi Kepulauan Riau.

Ia mengatakan, dua nama calon direktur utama itu kemudian diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada RUPS kali ini sebenarnya banyak yang dibahas, namun hasil paling penting dari RUPS tersebut adalah disepakatinya dua nama calon dirut," katanya.

Setelah dilakukan perundingan alot, lanjutnya, ada satu nama calon Dirut BRK yakni Syamsul Bahri yang digugurkan.

RUPS ketika itu kata dia, juga mengusulkan Raja Mambang Mit sebagai calon komisaris utama, Rivai Rahman dan Zubir Salehan sebagai calon komisaris independen serta Wan Marwan sebagai calon komisaris nonindependen.

"Saat ini kami masih menunggu keputusan dari OJK setelah itu baru pelantikan," katanya.

Posisi direktur utama pada bank pembangunan daerah tersebut sudah hampir dua tahun terakhir kosong. Sebelum kewenangan pengawasan perbankan ditangani oleh OJK, pemegang saham pernah melakukan RUPS-LB untuk mengajukan beberapa nama calon dirut kepada Bank Indonesia (BI) pada 2012.

Namun dari nama dirut yang sudah disetujui oleh BI, yakni Rafjon Yayha, ternyata tidak kunjung melakukan tugasnya selama enam bulan berturut-turut sehingga harus dilakukan pengajuan nama baru.

Ia mengatakan OJK nantinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kandidat yang disodorkan dari hasil RUPS kamarin.

sampai saat ini Pemprov Riau masih menjadi pemegang saham terbesar, yakni sebanyak 51 persen di Bank Riau-Kepri. Jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya sehingga Pemrov Riau tidak bisa lagi mengambil kebijakan sendiri. Namun, Pemprov Riau pada tahun anggaran 2015 tetap mendapatkan suntikan modal sebesar Rp300 miliar.

Kabarnya, penambahan modal itu bertujuan untuk menambah besaran saham yang sudah dimiliki sehingga melebihi 51 persen, sehingga bisa kembali mengambil kebijakan termasuk menentukan posisi dirut dan komisaris utama.