Jambi, (Antarariau.com) - Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Sulistianto, mengatakan bahwa status Provinsi Jambi kini siaga darurat akibat kabut asap.
"Kalau menurut pribadi saya, Jambi siaga darurat," katanya, usai menghadiri lomba kecepatan pasang tenda bencana antar BPBD Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, di Jambi, Kamis.
Pernyataan itu dilontarkannya setelah ia melihat langsung kondisi di lapangan, sebab masyarakat terkena imbas asap ini.
Bambang menganjurkan agar semua masyarakat Provinsi Jambi untuk menggunakan masker.
"Masker harus sudah dibagikan, asap ini memang tidak terasa, tapi bisa menyebabkan Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan berdasarkan informasinya, lama-lama bisa menyebabkan kanker," katanya.
Jika memang kondisi Jambi semakin parah, maka BNPB akan segera turun dengan menirim bantuan. Hanya saja, masih ada asap yang dari Sumatera Selatan.
"Status asap itu daerah yang menentukan, jika memang darurat kita akan turun dengan dana juga. Tapi informasinya hari ini titik api di Jambi cuma tujuh," ujarnya.
Ketika ditanya upaya yang sudah dilakukan BNPB menangani kabut asap ini, Bambang mengatakan bahwa tim BNPB sudah menerjunkan hujan buatan dan Bom air di Sumsel dan Kalimantan. Selain itu katanya, ada juga pemadaman darat.
"Pemadaman udara harus dikawal dengan pemadaman darat, jangan sampai waktu ngebom air, di bawahnya ada masyarakat. Jadi masyarakat harus diungsikan dulu," katanya.
Jambi ditetapkan sebagai daerah bencana asap karena memang berdekatan dengan Provinsi Sumsel dan Riau. Kebakaran lahan banyak terjadi di dua daerah ini. Tapi untuk triwulan ini titik api terbanyak memang berasal dari Sumsel.
Selain Sumsel, BNPB juga sudah memantau Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahkan Tim BNPB yang hendak ke lokasi terpaksa turun di Kalimantan Timur dan harus melalui jalur darat untuk sampai ke Kalteng. "Di Kalteng pesawat tidak bisa lagi mendarat," katanya.
Dia menambahkan, dana penanggulangan bencana yang dialokasikan mulai bulan Juli hingga sekarang sudah mencapai hampir Rp300 miliar. Dana itu dialokasi untuk Provinsi Riau, Kalteng dan Sumsel.
