Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar langsung dihabiskan dan tak dibawa pulang demi menghindari kemungkinan masalah kesehatan.
"Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malah jadi kontraproduktif," kata dia melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Saran ini dia sampaikan mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis bahkan berisiko terjadinya keracunan.
Inilah alasan di Jepang, diterapkan aturan tak membolehkan untuk membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.
Untuk itu, guna memastikan makanan dalam MBG tak dibawa pulang, Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 mengatakan perlunya pengawasan dari pihak sekolah.
Tjandra juga mengingatkan tentang konsep keamanan pangan (food security) yang harus dijaga ketat oleh pengelola MBG.
Ini, kata dia, sesuai konsep from farm to plate yakni mulai dari penyediaan bahan pangan sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya.
Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan untuk mengawasi keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.
Menurut BPOM, pengawalan terhadap keamanan pangan pada program MBG dilakukan melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan.
Keamanan tersebut dijalankan sepanjang proses pemasokan bahan pangan, proses produksi hingga sampai ke sasaran untuk dikonsumsi.
Upaya ini dilakukan karena pemerintah ingin memberikan makanan bergizi yang aman, menghindari adanya potensi risiko kesehatan yang lebih besar akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Jadi, bukan sekadar manfaat gizi yang optimal saja.
Baca juga: Kemendes gandeng TNI-BGN sukseskan ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis
Baca juga: 69 persen masyarakat setuju MBG dilakukan bertahap