Pekanbaru (ANTARA) - Kebijakan Presiden RI Prabowo untuk penghematan anggaran di setiap sektor, membuat setiap pemerintah daerah tentunya harus berfikir keras mengolah potensi yang ada. Pengamat Ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampubolon, memberikan analisa dan saran apa strategi dan potensi yang bisa dilakukan oleh Pemda setempat.
Kata Dahlan, pemotongan belanja pemerintah untuk beberapa bidang dikarenakan besarnya utang jatuh tempo yang mencapai Rp1.353 triliun dan yang harus dibayarkan sebesar Rp803 triliun."Kehebohan pemotongan anggaran mencapai 50 persen sebenarnya tidak perlu terlalu dikuatirkan," kata Dahlan Tampubolon di Pekanbaru, Sabtu.
Memang tidak semua kementerian danlembaga yang dipotong anggarannya, ada juga kementerian yang masih bisa lapang dalam menjalankan belanja nya seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kementerian Keuangan memangkas anggaran sebesar 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari 256,1 triliun rupiah belanja K/L dan termasuk 50,5 triliun rupiah dana transfer ke daerah.
Pada tahun 2024 sampai akhir Desember, realisasi penyaluran transfer keuangan pusat ke daerah di Riau mencapai Rp23,273 triliun untuk Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten kota yang ada. Alokasi terbesar berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp9,640 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp7,469 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Fisik Rp3,542 triliun, Dana Desa Rp1,491 triliun, DAK Fisik Rp990 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp129 miliar.
Ia menilai banyak yang tidak melihat isi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang diturunkan ke dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
Secara nasional DAU tahun 2025 dipotong sebesar Rp15,67 triliun atau sekitar 3,51 persen dari pagu awal Rp446,63 triliun sehingga menjadi Rp430,95 triliun (pengurangannya untuk bidang Pekerjaan Umum). DAK fisik dipangkas mencapai sekitar 46% setengahnya dari pagu Rp36,95 triliun. Pos kurang bayar DBH dibayarkan hanya separuhnya dari Rp27,8 triliun, sedangkan Dana Desa dikurangi sekitar sekitar 2,82 persen dari pagu Rp71 triliun. Pengurangan lainnya berasal dari pemotongan dana otonomi khusus Provinsi Aceh, Dana Keistimewaan Yogyakarta dan dana otonomi khusus Papua.
Kabupaten Kepulauan Meranti DAU nya Rp6,9 miliar dialokasikan dukungan untuk penggajian PPK daerah dan 1 miliar untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk alokasi pendidikan dan kesehatan, tidak ada perubahan DAU nya. Untuk DAK Fisik Pendidikan, pada kabupaten kota di Riau secara umum digunakan untuk pendidikan terutama PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan (Rokan Hilir) sedangkan di provinsi untuk SLB dan SMK. DAK Kesehatan meliputi penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan dan KB. DAK lainnya adalah air minum.
"Kalau kita merujuk komposisi belanja transfer keuangan ke daerah dari APBN ke Provinsi Riau tahun 2024, sebenarnya kata “pemotongan anggaran mencapai 50%” tidak tepat. Karena pemotongan DAU yang sekitar 3,51 persen secara nasional, kalau proporsional akan mengurangi penerimaan provinsi dan kabupaten kota kurang lebih Rp338 miliar," bebernya.
Berikutnya DAK Fisik, dari KMK Nomor 29 Tahun 2025 tersebut tidak nampak adanya perubahan berarti, karena alokasi nya masih sama untuk pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan konektivitas. Sedangkan DAK non-fisik tidak disebutkan adanya pengurangan, juga DBH baik pajak maupun sumberdaya tidak mengalami pengurangan. Namun penerimaan DBH dari pos kurang bayar hanya separuhnya dibayarkan, sementara di dalam penyaluran APBN ke pemerintah di Riau tahun 2024 mencapai 100 persen dari pagu nya. Untuk Dana Desa secara nasional berkurang 2,82 persen, estimasi nya akan ada penurunan sekitar Rp190 miliar se Riau.
Gambaran di atas bagi Riau memang akan menyulitkan karena adanya pengurangan namun tidak seperti yang dibayangkan banyak orang dana transfer berkurang 50 persen. Pengurangan DAK fisik tentunya akan sedikit mengganggu proyek konektivitas dan pemeliharaan infrastruktur. Dari sisi pertumbuhan ekonomi wilayah, akan sedikit terkoreksi dari yang telah diprediksi namun tidak signifikan. Janji Presiden bahwa penghematan untuk melakukan realokasi pada belanja-belanja yang lebih produktif termasuk hilirisasi, tentu akan membawa dampak positif bagi Riau terutama belanja yang fokus pada menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, peluang kerja, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ini strategi Riau
Pemotongan anggaran dan penyesuaian rincian alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 bisa menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi pemerintah provinsi, termasuk Provinsi Riau. Sikap pemerintah provinsi terhadap situasi ini umumnya akan mencakup beberapa langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dana yang ada.
Pemerintah Provinsi Riau mungkin akan fokus pada pengurangan pemborosan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Misalnya, dengan menunda atau memangkas proyek yang tidak prioritas atau yang kurang mendesak. Sudah waktunya pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, untuk menggantikan kekurangan yang berasal dari transfer pusat.
Pemerintah daerah bisa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak daerah untuk memperbaiki penerimaan PAD. Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah di Provinsi Riau bisa mencari pendanaan melalui pinjaman daerah atau kerja sama dengan sektor swasta melalui Public-Private Partnership (PPP) untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Saat ini pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang paling penting dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Hal ini bisa termasuk program-program yang mendukung infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian Pemerintah Provinsi Riau juga masih bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih memadai atau solusi atas pemotongan anggaran tersebut, misalnya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor penting di daerah.
Potensi untuk di genjot
Untuk memastikan perekonomian Riau terus menggeliat meskipun ada pemotongan anggaran transfer keuangan dari pusat, beberapa sektor yang potensial untuk digenjot meliputi sektor pertanian, terutama untuk produk seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Fokus pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan diversifikasi produk bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Misalnya, pengembangan produk turunan kelapa sawit seperti biofuel, oleochemical, dan minyak sawit mentah (CPO) untuk pasar internasional. Hilirisasi industri pengolahan seperti pabrik kelapa sawit, pengolahan karet, dan industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk ini. Selain itu, pengembangan industri pulp dan kertas juga bisa menjadi salah satu sektor andalan.
Sektor pariwisata Riau, meski belum sepopuler beberapa daerah lain, memiliki potensi besar terutama di bidang ekowisata dan wisata budaya. Keindahan alam seperti wisata hutan tropis, danau, serta budaya Melayu yang kaya bisa menjadi daya tarik wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi wisata dan peningkatan fasilitas infrastruktur pariwisata bisa mendukung sektor ini. Potensi energi terbarukan bioenergi, bisa dikembangkan di Riau mengingat banyaknya bahan baku yang tersedia, seperti kelapa sawit untuk biofuel. Pengembangan energi terbarukan juga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan menjadi sektor yang ramah investasi. Sektor perikanan, termasuk budidaya ikan memiliki potensi besar. Dengan mengembangkan sistem perikanan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas produk, Riau bisa menjadi penghasil utama produk perikanan yang dipasarkan baik domestik maupun internasional.
