Mendag: Bulog dan ID FOOD dapat pasokan tambahan MinyaKita mulai Februari

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, Bulog

Mendag: Bulog dan ID FOOD dapat pasokan tambahan MinyaKita mulai Februari

Budi Santoso berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Budi Santoso ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan. (ANTARA FOTO/M Adimaja/wpa.)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut mulai bulan ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD mendapat pasokan tambahan minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita untuk meredam kenaikan harga.

"Kemarin udah sepakat, makanya Februari ini ID FOOD dapat tambahan pasokan, terus langsung dikirim ke daerah-daerah. Nah, kita kawal terus sampai harga turun, sampai harga normal, terutama menjelang Lebaran ini," ujar Budi ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan penambahan pasokan MinyaKita melalui Bulog dan ID FOOD bertujuan untuk mengisi daerah-daerah yang harga minyaknya masih tinggi atau di atas Rp17.000 per liter.

Menurutnya, Bulog dan ID FOOD memiliki kelebihan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk terdistribusi oleh distributor minyak goreng.

Budi menyampaikan, sebelumnya Bulog dan ID FOOD memang telah menyalurkan MinyaKita atau bertugas sebagai distributor 1 (D1). Namun, dengan masih tingginya harga minyak goreng kemasan rakyat di pengecer, maka Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta untuk adanya penambahan pasokan.

"Kita minta sebanyaknya, terutama yang mahal. Jadi ya mudah-mudahan cepat normal ya," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemendag akan terus melakukan pengawasan pasokan MinyaKita agar masyarakat bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Sementara itu, Mendag juga menyebut bahwa Wajib Pungut (Wapu) untuk BUMN Pangan, tidak jadi dihapus, melainkan proses pembayarannya dilakukan pada tahun berjalan.

Dalam proses bisnis antara BUMN dan produsen ada yang namanya Wajib Pungut. Wajib pungut merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi yang terjadi.

Wajib Pungut ini, kata Budi, dinilai menjadi kendala dalam proses penyaluran MinyaKita, sehingga membuat distribusi terlihat sangat panjang.

"Enggak, enggak perlu dihapus. Kemarin karena memang ID FOOD, itu bayarnya tahun berikutnya, bayar pajaknya itu. Jadi kan mengganggu. Nah, kemarin kami sudah ketemu, sudah saya sudah telepon Pak Dirut-nya juga. Sekarang sudah enggak, sudah tertib," kata Budi.

Baca juga: Mendag Budi Santoso dan Google bahas peluang kolaborasi dukung UMKM bisa ekspor

Baca juga: Mendag Budi Santoso sebut naiknya harga MinyaKita karena permainan harga di distributor