Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan bahwa Kedutaan Besar Korea Selatan mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahkan sedang dibahas potensi kerja sama strategis untuk program-program tersebut.
"Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), percepatan pembangunan infrastruktur, serta capacity building di berbagai bidang," ujar Dave dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu menjadi pembahasan ketika Dave menerima kunjungan kehormatan dari Charge d’Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan HE Mr. Park Soo-deo, Selasa (19/11).
Ia menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan dari DPR RI terkait dengan agreement agar Duta Besar Korea Selatan yang baru segera dapat bertugas di Indonesia.
Selain itu, kerja sama bilateral lainnya juga menjadi topik pembahasan, meliputi pembangunan industri, kerja sama di sektor pariwisata, budaya, serta pengembangan kapasitas di berbagai sektor.
"Kami membahas hal-hal ini dengan keyakinan bahwa hubungan dan kedekatan antara Indonesia dan Korea Selatan akan terus terbangun serta makin erat ke depannya," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea) dalam rangka penguatan kerja sama pada Selasa (12/11).
Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengungkapkan terjadi sharing knowledge atau pertukaran informasi antara Indonesia dengan Korea Selatan mengenai pengembangan ekonomi kreatif.
Ia bercermin dari keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan Korean Wave, sebuah fenomena penyebaran budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara di dunia.
"K-Pop-nya itu bagus sekali dan kami sudah punya beberapa workshop yang akan segera dijalankan. Mereka ingin share keberhasilan ekonomi kreatif mereka ke Indonesia," ucap Mardani.
Baca juga: Pj Gubernur Riau Rahman Hadi lapor ke Komisi II DPR RI terkait Pilkada 2024
Baca juga: DPR harap Kemendikdasmen punya anggaran untuk bangun sekolah darurat