Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua menyampaikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi harus menjadi prioritas pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Tanah Papua dengan begitu stabilitas harga tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fahturachman di Jayapura, Sabtu, mengatakan kelompok bahan makanan perlu mendapat perhatian serius untuk mengendalikan inflasi.
“Kelompok bahan makan itu di antaranya, komoditas pertanian yakni cabai, beras, dan tomat,” katanya.
Menurut Fahturachman, semua pemda harus fokus pada pengembangan sektor pertanian yang juga dapat menjadi langkah strategis dalam menangani masalah inflasi.
"Diperlukan kerja keras dan sinergi untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1," ujarnya.
Dia menjelaskan inflasi memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah stunting dan kemiskinan.
"Jika inflasi tidak terkendali, akan berdampak pada daya beli masyarakat dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan,” katanya lagi.
Dia menambahkan dalam kondisi miskin akan semakin parah, sehingga inflasi perlu dijaga bersama. Karena itu pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang melakukan rapat koordinasi dan membuat kesepakatan bersama.
“Kami harap kesepakatan bersama yang telah dibuat harus direalisasikan karena dalam menjaga stabilitas harga diperlukan kolaborasi bersama baik pemerintah, stakeholder, serta Forkopimda,” ujarnya.
Baca juga: Neraca pembayaran Indonesia 2023 tercatat surplus 6,3 miliar dolar AS
Baca juga: Bank Indonesia tahan suku bunga acuan BI-Rate tetap 6 persen
BI Papua sebut langkah pengendalian inflasi harus jadi prioritas pemda
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fahturachman (ANTARA/Qadri Pratiwi)
