Pekanbaru, (Antarariau.com) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau menilai para pejabat yang bungkam saat menjawab pertanyaan wartawan, mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaannya.
"Ada yang ngak beres, ada yang ditutupi atau disembunyikan. Pejabat seperti ini belum paham dengan tugas wartawan yang dilindungi Undang-undang Nomor 90 tahun 1999 tentang Pers," ujar Ketua PWI Cabang Riau Dheni Kurnia di Pekanbaru, Jumat.
Pada pekan ini, sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara kompak terus melakukan aksi bungkam saat menjawab pertanyaan wartawan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan, terutama menjelang digelarnya pemilu 9 April 2014.
Menurut dia, sosok seperti ini tidak pantas menjadi pejabat karena tidak pintar dan cerdik atau seperti layaknya sebuah robot atau mesin yang bekerja berdasarkan perintah serta tidak memiliki inisiatif.
Padahal, pemerintah pusat bersama DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informsi Publik, sehingga telah diatur informasi mana saja yang boleh diberikan dan yang tidak.
"Pejabat seperti ini tidak amanah serta tidak pantas menjadi seorang pejabat publik. Lebih baik mundur secara terhormat ketimbang menyembunyikan sebuah kebenaran," katanya.
Pejabat Pemprov Riau melakukan aksi bungkam itu diduga merupakan dampak aksi yang dilakukan Solidaritas Wartawan untuk Tansparansi (Sowat) dengan melakukan aksi boikot terkait pemberitaan penanganan kabut asap sampai adanya pernyataan maaf dari Gubernur Riau Annas Maamun.
Puluhan wartawan dari berbagai media lokal dan nasional baik cetak maupun elektronik melakukan aksi unjuk rasa damai di depan pintu masuk sampai halaman Kantor Gubernur Riau.
Unjuk rasa itu sebagai buntut dari ketegangan yang terjadi di Posko Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau yang berada di Kompleks Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin.
Gubernur Riau saat berada di Posko Penanggulangan Bencana Kabut Asap mengomentari pemberitaan wartawan tentang "Presiden Marah". Sontak saja, wartawan yang hadir ikut berang dan mendesak agar gubernur mencabut pernyataannya yang terkesan melecehkan pers dan media.
Tindakan arogan ditunjukkan Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau yang juga Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto kepada wartawan yang hadir pada saat konferensi pers, dengan mengusir mereka.
"Sudah, diam kalian, kalau saya bilang diam, ya diam. Jangan membantah. Jangan cas cos aja. Sudah kalau begini, keluar saja kalian semua. Wartawan semua tolong dikeluarkan," kata Prihadi kepada para anggotanya dalam nada suara tinggi.
"Kalian ini tidak bisa diatur, sudah kalian semua (wartawan), keluar dari ruangan sekarang juga," katanya.
Berita Lainnya
PWI Kampar Siap Terima keluhan Pejabat
27 November 2012 10:12 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB