Takut Ada Masalah, KPU Riau Ubah Jadwal Tahapan Pilkada Soal Pelantikan
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua KPU Riau Edy Sabli menyatakan telah mengubah jadwal dan tahapan Pilkada Riau terkait pelantikan gubernur yang akan dilakukan besok, Rabu (19/2), tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.
"Ya kita telah ubah jadwal dan tahapan Pilkada Riau soal pelantikan gubernur. Sebelumnya dalam surat keputusan kita jadwalnya tanggal 20 Februari. Tapi pemerintah provinsi dan DPRD telah menetapkan besok pelantikan," kata Edy Sabli di Pekanbaru, Selasa.
Edy lebih lanjut mengatakan bahwa perubahan jadwal ini perlu meskipun tidak ada arahan dari pihak terkait. Selain itu, ini dilakukan juga untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari apabila jadwal KPU dan pelaksanaannya berbeda.
"Kita tidak ingin lima tahun yang mendatang ini akan jadi persoalan, untuk itu kita lakukan penyesuaian khusus untuk pelantikan dari tanggal 20 Februari menjadi 19 Februari," lanjut Edy Sabli.
Perubahan ini adalah yang ketujuh sejak dimulainya jadwal dan tahapan Pilkada Riau tahun lalu. Mulai dari perubahan yang bersifat teknis ataupun akibat permasalahan hukum seperti sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Ketika ditanyakan apakah Pemerintah Provinsi Riau tidak merujuk pada jadwal dan tahapan yang disusun KPU soal pelantikan, Edy menjawab bahwa penjadwalan pelantikan melibatkan banyak pihak terkait. Itulah sebabnya jadwal dan tahapan yang disusun KPU tidak bisa memastikan waktu pelantikan gubernur.
"Pelantikan banyak melibatkan pihak terkait, jadwal menteri menentukan, Keppres juga, jadi memang tidak bisa dihindari perubahan jadwal," kata Edy Sabli.
Masa jabatan komisioner KPU Riau segera berakhir setelah pelantikan gubernur. Hal ini sesuai dengan SK KPU RI yang memperpanjang masa tugas yang sebenarnya telah berakhir tahun lalu sampai dengan Gubernur Riau dilantik.
Meskipun telah berakhir besok, Edy mengatakan tidak serta merta tugas KPU Riau periode dia berakhir. Tugas tersebut adalah laporan keuangan Pilkada Riau yang masih dalam proses pengerjaan.
"Kita akan coba segera selesaikan sekarang meskipun dalam aturannya dana hibah itu paling lambat tiga bulan setelah pilkada," kata Edy Sabli.
