Besarnya asa masyarakat pada jembatan Panglima Sampul

id Jembatan Panglima Sampul ,Jembatan Panglima Sampul ambruk,Jembatan di Meranti ambruk

Besarnya asa masyarakat pada jembatan Panglima Sampul

Sejumlah masyarakat saat menyeberangi sungai Perumbi sembari melihat Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ambruk pada Mei 2024 lalu. (ANTARA/dok)

Selatpanjang (ANTARA) - Ambruknya Jembatan Panglima Sampul, Sungai Perumbi di Kecamatan Tebingtinggi Barat membawa dampak besar bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Jalur transportasi utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan kini terputus.

Ambruknya jembatan itu akibat adanya penurunan pada pondasi dan struktur bangunan. Selain itu, tiang penahan konstruksi juga sudah keropos dimakan usia dan diakibatkan korosi air asin.

Dengan kondisi itu, warga terpaksa memilih sejumlah alternatif yang lumayan sulit agar bisa bolak-balik menyeberang sungai. Selain menggunakan perahu yang dibatasi oleh waktu dan tinggi air, mereka harus memilih melewati Jalan Utama, Desa Tenan 15 kilometer.

Tentu persoalan ini cukup berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama bagi para pedagang dan petani yang bergantung pada akses cepat menuju Selatpanjang sebagai pusat kabupaten.

Seperti yang dialami Noprizal salah seorang warga Desa Mekong, Kecamatan Tebingtinggi Barat Kepulauan Meranti. Menurutnya, jembatan tersebut adalah satu akses tercepat menuju Selatpanjang.

Namun sejak fasilitas negara itu ambruk pada 22 Mei 2024 lalu, langkah ia dan warga bagaikan terisolasi. Setelah jembatan itu ambruk, iakerap memilih menggunakan kempang (perahu) untuk menyeberangi sungai.

"Saya lebih pilih pakai kempang untuk menyeberang. Jarang lewat darat arah Desa Tenan terlalu jauh. Lagipun jalannya kurang rusak," ungkapnya.

Menaiki kempang, Inop harus membayar Rp20 ribu untuk satu unit sepeda motor untuk sekali jalan. Kalau bolak-balik total uang yang harus dia keluarkan Rp40 ribu.

Selain harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, cerita Nopri mereka harus menunggu air laut pasang tinggi. Kondisi itu untuk agar kempang bisa melakukan olah gerak muatan. Jika air surut, maka penumpang tidak bisa turun dan naik.

"Selain mahal harus nunggu air pasang bari bisa bongkar muat. Iya terpaksalah harus menunggu," bebernya.

Dia memilih akses kempang karena jalan alternatif yang dimaksud cukup parah. Tidak hanya Noprizal, pengguna lain juga mengeluhkan hal yang sama. Jalan itu peninggalan pembangunan dari era Pemerintah Daerah Bengkalis pada tahun 1999 dengan lebar hanya 2,5 meter.

Kini kondisinya sempit dan rusak sehingga menyebabkan perjalanan menjadi lambat dan berbahaya, terutama bagi kendaraan bermotor dan angkutan barang.

"Kondisi jalan ini sangat memprihatinkan sekali. Banyaknya jalan rusak dan berlubang sehingga keluarnya besi cor pada jalan membuat perjalanan menjadi sulit," ungkap Ridwan salah satu warga yang kerap menggunakan jalan tersebut.

Sebagai warga yang sering melintasi jalan tersebut, ia cukup khawatir karena kerusakan tidak hanya mengancam keselamatan pengendara namun juga mengancam rusaknya kendaraan yang digunakan.

Warga telah berulang kali melakukan perbaikan secara swadaya. Dengan menggunakan material base, mereka berusaha menutup lubang-lubang yang menganga di jalan. Namun, usaha ini terkendala oleh faktor alam yang menyebabkan material tersebut habis tergerus debu panas dan air hujan seiring musim yang berganti.

"Kami gotong royong mengumpulkan material base dan menutup lubang-lubang di jalan. Ini sudah beberapa kali kami lakukan," ujar Umar salah satu tokoh masyarakat setempat saat ditemui belum lama ini.

Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang lebih permanen. Mereka menyebutkan sudah terlalu lama jalan ini dibiarkan tanpa perbaikan.

"Kami sudah berusaha semampu kami. Namun kami juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini secara permanen. Sekali lagi, kami memohon kepada pemerintah untuk segera turun tangan," katanya lagi.

Selain rusak parah dan sempit, jalan alternatif ini hanya dimungkinkan dilalui oleh kendaraan roda dua. Hal ini menimbulkan masalah besar, terutama saat kondisi jalan sedang ramai.

Satu kejadian yang menggambarkan buruknya kondisi jalan ini adalah ketika sebuah ambulans harus melintas membawa pasien yang akan dirujuk dari Puskesmas Alai ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti.

"Ketika itu jalan sedang ramai, sehingga ambulans kesulitan untuk melaju dengan cepat. Jalan yang sempit dan rusak memperburuk keadaan, dimana ada mobil bermuatan barang juga yang seakan tidak ingin mengalah, membuat kami sangat khawatir dengan kondisi pasien," ungkapnya.

Warga setempat merasa sudah cukup bersabar dan kini mengancam akan memblokir jalan bagi mobil dan gerobak yang membawa barang dengan tonase berat yang akan berlalu lalang.

"Kami tidak punya pilihan lain. Mobil-mobil barang dan gerobak yang lewat dengan muatan berat hanya menambah kerusakan jalan. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah, kami akan tegaskan dilarang melewati jalan ini, karena kalau sudah rusak siapa yang bertanggungjawab," kata warga lainnya, Adnan.

Selain menyinggung sikap pemerintah yang terkesan apatis terhadap kondisi jalan yang rusak tersebut, warga setempat juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang terkesan tidak responsif terhadap kondisi tersebut, padahal daerah tersebut termasuk dalam dapil Kepulauan Meranti 4 yang memiliki 3 anggota DPRD terpilih.

"Kami merasa ditelantarkan. Anggota DPRD dari dapil ini tidak pernah turun tangan untuk melihat kondisi jalan yang semakin parah. Ada tiga anggota DPRD dari dapil Kepulauan Meranti 4, tapi sepertinya mereka tidak peduli," ungkapnya dengan nada kesal.

Pemerintah cari solusi

Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti, Asmar memerintahkan segera dibangun dermaga kempang, pasca insiden ambruknya Jembatan Panglima Sampul di Tebingtinggi Barat, Rabu (22/5) lalu. Dirinya siap menanggung biaya pembangunan dermaga agar mobilitas masyarakat bisa terbantu.

Ia menyebut, dermaga kempang dibutuhkan untuk melayani penyeberangan masyarakat dari Desa Alai menuju Desa Gogok, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Dia meminta Camat Tebingtinggi Barat agar memastikan bahwa ongkos penyeberangan nantinya tidak lebih dari Rp5 ribu.

"Semua anak sekolah harus digratiskan, tidak boleh dipungut ongkosnya. Kalau memang harus bayar juga, dihitung saja berapa satu hari, saya yang akan membayarnya," tegas Asmar usai meninjau kondisi Jembatan Panglima Sampul pada Meilalu.

Terkait jalan alternatif yang saat ini melalui Desa Tenan mengalami kerusakan sepanjang 3 kilometer, Asmar janji akan segera diperbaiki.

"Saya sudah perintahkan dinas terkait untuk mengecek ke lapangan dan mendata kerusakan agar segera diperbaiki. Pokoknya jangan sampai ada kendala dan masyarakat tidak kesulitan melewatinya," ujarnya.

Kala itu, ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto agar mengambil solusi dan membangun kembali jembatan yang melintasi Sungai Perumbi itu. Karena ini menjadi objek vital, akses bagi masyarakat di tiga kecamatan menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

"Saya minta masyarakat bisa bersabar dan mendoakan, semoga jembatan ini bisa segera dibangun kembali oleh Pemprov Riau. Saat ini kami terus berkoordinasi," terang Asmar.

Dia juga mengucapkan syukur bahwa dalam kejadian ambruknya jembatan tersebut tidak memakan korban jiwa.

"Yang jelas ini musibah dari Allah, ada hikmah di balik kejadian ini yang belum kita ketahui," ujarnya.

Putus akses desa

Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti ambruk, Rabu (22/5/2024) siang lalu. Bentangan jembatan rubuh ke dalam sungai hingga menyebabkan akses terputus.

Kejadian ambruknya Jembatan Panglima Sampul ini seolah menjadi episode ulangan kasus robohnya Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu pada Agustus 2023 silam.

Jembatan ini dibangun pada 2002 silam, saat wilayah Kepulauan Meranti masih tergabung dalam Kabupaten Bengkalis. Ambruknya jembatan terjadi sekitar pukul 11.25 WIB. Namun, laporan sementara menyebut tidak ada korban jiwa yang jatuh.

Jembatan Panglima Sampul membentang di atas Sungai Perumbi yang menghubungkan beberapa desa di tiga kecamatan menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

Panjang jembatan mencapai 210 meter, terdiri dari bentang utama sepanjang 60 meter dan oprit sisi kiri dan kanan sepanjang 150 meter.

Jembatan yang ambruk ini menggunakan konstruksi Truss Bridge. Sebelumnya kondisi jembatan sudah mengalami kerusakan, yakni terjadi penurunan pada pondasi dan struktur bangunan. Selain itu tiang penahan konstruksi juga sudah keropos dimakan usia.

Camat Tebingtinggi Barat, Rinaldi mengatakan jembatan ini menjadi salah satu akses utama yang dilalui masyarakat. Keberadaan jembatan sangat vital sebagai satu-satunya akses masyarakat memasarkan hasil perkebunan. Termasuk akses transportasi utama menuju ke Selatpanjang.

Rinaldi menyebut, akibat putusnya jembatan tersebut, ribuan masyarakat di wilayah tersebut terancam kesulitan untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jembatan ini menjadi urat nadi masyarakat Kecamatan Tebingtinggi Barat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akses utama untuk menuju ke ibukota kabupaten di Selatpanjang," ucapnya.

Ia berharap pemerintah Provinsi Riau segera memperbaiki jembatan tersebut.

"Kami minta kepada Pemprov Riau segera memperbaiki jembatan ini karena memang menjadi akses utama bagi masyarakat yang ingin berurusan dan melakukan aktivitas perekonomian," kata Rinaldi.

Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti telah mencari solusi jangka pendek mengatasi ambruknya jembatan. Rencana membuat dermaga penyeberangan dengan material kayu akan dilakukan, sampai jembatan selesai diperbaiki.

"Kami akan membangun dermaga transportasi penyeberangan Kempang dari dua sisi yakni di Desa Gogok dan Alai sebagai alternatif akses masyarakat saat ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar.

Sementara itu untuk armada kempang, Agusyanto mengatakan ada tiga unit kempang difasilitasi warga setempat untuk akses penyeberangan.

"Tentunya ada biaya yang dikeluarkan, hanya saja kita meminta untuk tidak terlalu mahal," tuturnya.

Kewenangan Pemprov Riau

Sebelumnya, Kepala Bina Marga Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST mengatakan Jembatan Panglima Sampul statusnya masuk ke dalam ruas jalan provinsi. Sama halnya dengan Jembatan Selat Akar yang roboh lebih awal.

Rahmat menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi ke Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau untuk segera dilakukan perbaikan dan menyerahkan hasil Detail Engineering Design atau DED yang telah dibuat.

"Jembatan Panglima Sampul itu masuk ruas Jalan Provinsi Riau. Penanganan dan pemeliharaannya nanti menggunakan anggaran dari provinsi," kata Rahmat Kurnia.

Ia menjelaskan, kerusakan jembatan pada awalnya sudah diketahui. Itu sebabnya Pemkab Meranti telah menyusun DED perbaikannya tahun 2017 lalu.

"Namun di tahun yang sama, SK ruas jalannya sudah terbit, sehingga koordinasi kita ke sana (Pemprov) untuk segera dilakukan perbaikan dan kita serahkan juga hasil DED yang telah kita buat dan itu sedang dipelajari," kata Rahmat lagi.

Pria yang akrab disapa Aang ini juga mengatakan sebenarnya Jembatan Panglima Sampul sudah tidak mampu menahan beban untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Namun belakangan yang terjadi, kendaraan jenis truk yang mengangkut material hilir mudik setiap harinya.

"Beberapa tiang Jembatan Panglima Sampul sudah mulai retak-retak, itu sangat membahayakan masyarakat. Pernah ada cerita, dulunya tiang bawah jembatan pernah ditabrak ponton pembawa material pasir. Dengan adanya kejadian di Tasik Putripuyu beberapa waktu lalu, mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pihak provinsi untuk segera melakukan perbaikan," pungkasnya.

Dibangun tahun depan

Menurut Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, jembatan yang menjadi akses menyeberangi Sungai Perumbi dari Desa Gogok ke Desa Alai, Kecamatan Tebingtinggi Barat itu akan mulai dibangun pada tahun 2025 mendatang.

"Alhamdulillah, ini kabar baik bagi masyarakat. Insya Allah tahun depan sudah mulai dikerjakan pembangunan Jembatan Panglima Sampul," kata Asmar usai mengikuti pertemuan bersama Dinas PUPR Provinsi Riau di Aula Rapat Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Selatpanjang pada September 2024 lalu.

Pertemuan itu membahas Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jembatan Panglima Sampul.

Asmar pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau, yang telah menanggapi usulan dari Pemkab Meranti untuk membangun kembali jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat itu.

"Ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat, terkait kapan pelaksanaan dan pembangunan Jembatan Panglima Sampul," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Rp85 miliar pada tahun 2025 untuk membangun Jembatan Panglima Sampul, di Sungai Perumbi, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.