Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 sebanyak 226 formasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek).
"Sudah diputuskan dan diusulkan kepada pemerintah pusat, totalnya ada 226 formasi," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, Selasa.
Jumlah tersebut, lanjut Bakharuddin, terdiri dari 126 formasi tenaga kesehatan dan 100 formasi guru. Ia tak menyangkal jika jumlah itu belum mampu untuk mengakomodir kebutuhan atas kekurangan pegawai di lingkungan Pemkab Meranti.
Namun pertimbangannya saat ini adalah jumlah yang diusulkan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atas belanja rutin yang ditimbulkan pasca seleksi rampung.
Karena saat ini dari informasi yang mereka terima bahwa pemerintah pusat akan mengalihkan seluruh beban belanja rutin atau gaji PPPK seluruhnya kepada pemerintah daerah.
"Kabarnya belanja rutin PPPK nantinya bakal dialihkan kepada daerah. Jadi pertimbangannya tetap kemampuan keuangan. Jika itu terjadi maka ke depan kita siap membayarnya," ujarnya.
Memang kata dia, jelang seleksi PPPK di dibuka, pemerintah pusat telah memutuskan formasi Kepulauan Meranti sebesar 460 orang.
"Namun jumlah itu kembali dievaluasi setelah dilakukan koordinasi bersama BPKAD dan akhirnya diputuskan 226 formasi," pungkas Bakharuddin.
Meranti usulkan 226 formasi PPPK 2023 ke pusat
Ilustrasi seleksi PPPK 2023. (ANTARA/HO-)
