Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2023 akan tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis, Wakil Ketua Depenas Adi Mahfudz mengatakan pada hari ini telah diadakan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Nasional yang menghasilkan beberapa kesepakatan.
"Di antaranya bahwa yang pertama, penetapan upah minimum di 2022 untuk 2023 ini, baik upah minimum provinsi, kabupaten maupun kota kita sepakat tetap berpijak kepada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu sendiri," kata Adi.
PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah digunakan untuk penetapan upah minimum 2022.
"Jika ada hal-hal yang dimungkinkan ataupun hal-hal yang dipersepsikan para pekerja maupun buruh itu adalah domain pemerintah bukan domain kami sebagai Dewan Pengupahan Nasional," jelasnya.
Terkait aspirasi pekerja dan buruh, dia mengatakan bahwa sejatinya bahwa pengupahan merupakan hasil kesepakatan bipartit antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja itu sendiri.
"Dengan begitu mekanisme itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan masing-masing," katanya.
Rapat itu juga menyepakati rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait ketetapan waktu.
Beberapa rekomendasi seperti data BPS yang akan digunakan sebagai salah satu dasar penetapan upah minimum paling lambat bisa diterima pada 7 November 2022.
Selain itu, disepakati penetapan upah minimum provinsi 2023 paling lambat dilakukan 21 November 2022 dan penetapan upah minimum kabupaten/kota paling lambat 30 November 2022.
Baca juga: 481.936 pekerja/buruh Riau bakal peroleh bantuan subsidi upah hadapi kenaikan BBM
Baca juga: Kemnaker tetapkan syarat dan kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah 202
Depenas: Penetapan upah minimum 2023 dilaksanakan berdasarkan PP 36/2021
Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menolak Omnibus Law. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.)
