F-Demokrat DPRD Riau soroti SILPA hampir Rp1 trilun, sebut Ketidakmampuan mendesain APBD

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Kelmi Amri menyoroti jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih terjadi dua tahun terakhir. Jumlahnya cukup besar yakni SILPA pada APBD 2021 mencapai Rp989 triliun, sementara itu pada APBD 2020, SILPA mencapai Rp400 miliar.

"Kami melihat SILPA setelah dilakukan audit oleh BPK ini terlalu besar hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita mendesain rancangan APBD sehingga SILPA kita begitu besar," kata Kelmi Amri saat sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau TA 2021, Senin.

Kelmi menyebutkan kondisi ini perlu menjadi rambu-rambu bagi DPRD dan Pemprov Riau dalam merancang APBD 2022-2023 nanti. Dana sebesar ini harusnya bisa dimanfaatkan melalui program-program yang dibutuhkan masyarakat.

"Alangkah ruginya yang semestinya program-program pro rakyat ini yang bisa dikerjakan di tahun 2022,tapi uang mengendap dan SILPA hampir Rp1 triliun, sehingga program pro rakyat tidak berjalan," kata dia.

Dia juga berharap SILPA ini menjadi perhatian khusus Gubernur dan Wakil Gubernur karena dari setiap pembahasan yang dilakukan di DPRD selalu mengeluhkan angka-angka yang disajikan oleh tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD).

"Contoh paling sederhana hampir 40 persen ruas jalan provinsi kita membutuhkan perhatian khusus dari gubernur. Tetapi karena kita tidak mampu merencanakan dan menyusun APBD dengan baik yang semula ini bisa kita tuangkan, ini tidak terjadi," kata dia.

Lanjut dia, kondisi ini harusmenjadi catatan penting untuk Pemprov saat melakukan pembahasan dan menuangkan kegiatan kegiatan bersifat skala besar sehingga kedepannya dapat menekan angka SILPA di APBD di 2023.

"Uang Rp1 triliun ini untuk apa dan bagaimana bisa dibelanjakan. Kita tidak ingin lagi ada SILPA di tahun-tahun mendatang. Kalau pun ada janganlah sampai sebesar ini. Ini membuktikan kalau boleh kami menyampaikan hari ini, walau pahit tapi wajib kami sampaikan. Ini ketidakmampuan kita mendesain belanja untuk kebutuhan masyarakat kita," tegas dia.