Wapres Ma'ruf Amin harap program CSR berdayakan BUMDes dan masyarakat desa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) turut mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga berperan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.

"CSR korporasi yang bertujuan untuk pembinaan BUMDes ini diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang selanjutnya dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, berkembang, dan berkeadilan," kata Wapres dalam acara penghargaan Program CSR BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusantara di Jakarta, Kamis.

Wapres menghargai gagasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) untuk memberikan penghargaan program CSR bagi perusahaan BUMN dan swasta.

Penghargaan itu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kepada BUMN atau perusahaan swasta untuk terus mendukung pengembangan BUMDes melalui program CSR.

Wapres menekankan pembangunan desa merupakan pusat pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan. Menurutnya, apabila desa kuat dan mandiri, maka mimpi Indonesia Maju akan semakin mudah diwujudkan.

Wapres juga berharap dukungan atas pengembangan BUMDes dapat mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Hingga tahun 2021, lanjutnya, masih terdapat 23,24 persen desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu, dia meminta Kemendes PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Pemerintah pun terus berupaya memberdayakan ekonomi pedesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal, yang merupakan salah satu wujud community-based tourism bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan sumber daya manusia maupun UMKM.

Jumlah desa wisata yang telah terdata sampai saat ini sebanyak 7.275 desa wisata, berdasarkan sumber dari Kemenparekraf tahun 2021.

Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk mempromosikan daya tarik desa wisata sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin: Wisata halal di Indonesia akan kembali bergairah

Baca juga: BRK Syariah diluncurkan Juni ini oleh Wapres