Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau meminta agar PT Riau Petroleum segera melengkapi dokumen untuk mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan migas di Wilayah Kerja (WK) Provinsi Riau. Dari enam WK, baru satu blok yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yakni WK Siak.
"Kita minta Riau Petroleum untuk menggesa proses ini. Karena yang telah 10 persen itu baru WK Siak, kalau WK Kampar masih 7 persen, Rokan 5 persen, yang lambat itu Blok migas Mahato baru 3 persen. Ini proses administrasi yang sedang diurus oleh Riau Petroleum, kita minta dipercepat," kata Ketua Komisi III Markarius Anwar kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu
Pada dasarnya, kata Markarius, jika hak partisipasi 10 persen ini dikelola sepenuhnya oleh Riau melalui BUMD, maka keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar.
"Artinya kalau sudah dipenuhi syaratnya, tinggal diajukan untuk mendapat persetujuan. Maka keuntungnya dihitung mundur dari semenjak keputusan pengelolaan 10 persen ini dikeluarkan, karena untuk sementara waktu pertamina yang kelola dikeluarkan belanja modal mereka, baru dihitung keuntungannya diserahkan ke daerah. Kedepannya kalau Riau Petroleum dapat mengelola langsung tentu lebih besar lagi keuntungannya," kata dia.
Dikatakan Markarius, Gubernur Syamsuar sudah menunjuk enam anak perusahaan dari BUMD Riau Petroleum untuk mengelola 10 persen ladang migas di wilayah kerja tersebut.
"Karena setiap WK sudah dibentuk anak perusahaan masing-masing ada enam perusahaan, mereka punya tanggung jawab masing-masing mengelola Blok migas tadi,"kata Ketua Fraksi PKS DPRD Riau itu.
Untuk itu, Markarius meminta agar Riau Petroleum mempercepat proses peralihan pengelolaan hak kelola 10 persen ini. Ada potensi pendapatan yang besar yang akan diperoleh yang nantinya dapat menjadi sumber penghasilan untuk daerah.
Komisi III desak alih kelola PI 10 persen digesa di Blok Migas ini
Salah satu blok migas di Riau. (ANTARA/HO-SKK Migas)
