Kota Pekanbaru (ANTARA) - Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia mengatakan, kini pihaknya menyasar pasangan usia subur yang menjadi karyawan di perusahaan dan perkebunan di daerah itu untuk meningkatkan kepesertaan KB aktif.
"Ketika PUS ber-KB sekaligus dapat meningkatkan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi risiko kematian bayi," kata Mardalenawati di Pekanbaru, Jumat.
Dia mengatakan hal itu pada acara Pertemuan Koordinasi tingkat Provinsi Riau, kabupaten dan kota dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di faskes tingkat provinsi, Jumat (10/6).
Mardalena Wati Yulia mengatakan, BKKBN menyasar sejumlah PUS di perusahaan dimaksudkan sekaligus untuk menurunkan jumlah Unmet need, yakni pasangan yang berkeinginan ber-KB karena tidak ingin anak atau ingin menjarangkan kehamilan, tetapi belum memakai salah satu Alkon modern.
"Karenanya BKKBN Riau memandang perlu menyasar PUS di perusahaan dan perkebunan melalui pendekatan program intervensi sensitif sebagai daya ungkit percepatan penurunan prevalensi stunting. Potensi calon akseptor KB baru ini cukup besar yang perlu disasar melalui kerjasama dengan APINDO dan GAPKI," katanya.
Sementara itu BKKBN Pusat menargetkan BKKBN Provinsi Riau untuk menambah akseptor baru sebanyak 177.000, dan ini tidak bisa dinegosiasi karena Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/MCPR) Riau tercatat 45,6 persen dan Unmet Need Riau 25,6 persen.
Untuk itu, katanya, data-data tentang potensi calon akseptor KB tersebut perlu diperbaharui berikutnya program yang akan dijalankan juga dikaji ulang.
Sebab berbicara soal stunting 'output-'nya adalah MCPR itu.
"Hari ini BKKBN dan perusahaan tergabung dalam Apindo dan Gapki sudah sepakat untuk mendukung peningkatan calon akseptor KB itu tinggal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB seluruh kabupaten dan kota sepakat juga untuk meningkatkan pelayanan, berikutnya melakukan 'road show' ke faskes terkait untuk melaksankan program KB perusahaan," katanya.
Beberapa tahun lalu, katanya menambahkan, BKKBN pernah berjaya terkait besarnya dukungan KB perusahaan mendorong PUS karyawan mereka menjadi peserta KB aktif.
Wakil Ketua Apindo Riau, Dr Fahrial mengatakan secara asosiasi perlu mendukung program pemerintah selanjutnya akan disampaikan ke pelaku usaha dan perusahaan. Selain itu menganjurkan perusahaan untuk memfasilitas karyawannya agar bisa ikut program KB.
Ketika karyawan menjadi peserta KB aktif, maka keluarga karyawan menjadi sejahtera dan pada akhirnya yang diuntungkan adalah perusahaan karena karyawan yang sejahtera bisa meningkatkan produktivitas perusahaan.
"Apalagi karyawan adalah aset perusahaan sehingga program nasional ini patut didukung dan BKKBN diharapkan bisa memfasilitasi dengan baik seperti menjaga stok ketersediaan Alkon," katanya.
Untuk ketersediaan Alkon, kata Mardalena Wati Yulia, kini mencukupi. Jika Riau kekurangan Alkon maka bisa terpenuhi dari daerah yang memiliki stok berlebih melalui program distribusi dinamis. ***3*** T.F011
BKKBN Riau sasar PUS karyawan perkebunan jadi peserta KB aktif
Penanda tanganan Mou antara Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia dengan dan Sekretaris APINDO Riau, Edi Darmawi, SH, MM, di Pekanbaru, Jumat (10/6). Foto:Antara/Frislidia)
