Siak (ANTARA) - PT Bumi Siak Pusako(BSP) menyerahkan jawaban tertulis kepada Komisi VII DPR RI usai rapat kerja dengan perwakilan rakyat tersebut pada 14 Februari 2022 yang membahas penjelasan kepastian kontrak kerjasama untuk Wilayah Kerja Coastal Plains Pekanbaru (CPP).
Saat rapat itu, PT BSP juga bersama dengan Direktur Jendral Migas Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral, Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Kerjasama Hulu Migas (SKK Migas), Direktur Pertamina Hulu Energi. Direktur PT BSP,Iskandar berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian ESDM, Ditjen Migas dan SKK Migas yang telah bersikap adil dan profesional memberikan kepercayaan kepada PT BSP untuk pengelolaan Wilayah Kerja CPPuntuk periode 2022-2042.
"PT BSP yakin keputusan pemerintah tidak berubah karena sudah dilakukan penandatanganan kontrak. Dimana secara hukum sudah sah, mengikat dan harus dijalankan. Jika harus dievaluasi, tentunya setelah kontrak berjalan sesuai klausul kontrak," kata Iskandar di Gedung Senayan, Jakarta dihubungi dari Siak, Senin.
Walaupun PT BSP merupakan Badan Usaha Milik Daerah, dia meminta untuk tidak dianaktirikan dan dipandang sebelah mata. Biarkan PT BSPberkembang menjadi BUMD kebanggaan daerah.
"Pengalaman selama hampir 20 tahun mengelola blok CPP bersama Pertamina tentu akan menjadi pelajaran berharga. BSP juga terbuka terhadap segala masukan dan saran untuk perbaikan ke depan dan kami yakin, Komisi VII DPR RI akan mengerti dan mendukung BSP dan BUMD lain di seluruh Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," urainya.
Baca juga: Minta tinjau ulang kontrak PT BSP, anggota DPR ini tuai kritik
PT BSP yakin dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan baik dan bersungguh-sungguh dan meminta doa serta dukungan dari seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat Riau. "Memancang tapak, mengangkat marwah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, Tak kan melayu hilang di bumi," ujar Iskandar.
Tepat pada 9 Agustus 2022, Wilayah Kerja Blok CPP sepenuhnya akan dikelola PT BSP. Sebelumnya, PT BSP mengelola bersama dengan PT PHE melalui Badan Usaha Bersama dengan hak partisipasi atau participating interest(PI) masing-masing 50 persen.
Hanya saja, dalam catatan SKK Migas, hanya PT BSP yang mendapatkan perpanjangan kontrak Blok CPP yang berakhir pada Agustus 2022 ini. "Ini adalah suatu kebanggaan bagi Siak, apalagi untuk mendapatkan WK CPP dikelola sepenuhnya oleh BUMD PT Bumi Siak Pusako merupakan perjuangan yang tak kenal lelah baik oleh manajemen PT BSP maupun pemegang saham," ungkapnya lagi.
Iskandar juga menambahkan, dalam pengelolaan ke depan, karena penguasaan Blok CPP 100 persen, makaBSP harus lebih profesional mengelola dan mengeksploitasi sumur-sumur minyak yang ada dalam Blok CPP. Seperti meningkatkan produksi, seperti yang tertuang dalam kontrak Komitmen Kerja Pasti (KKP) dengan Kementerian ESDM.
Baca juga: Ini alasan PT BSP bangun gedung Rp87 miliar di Pekanbaru, tidak di Siak
PT BSP serahkan jawaban tertulis kepada Komisi VII DPR terkait WK CPP
Direktur PT BSP, Iskandar. (ANTARA/HO-PT BSP)
Memancang tapak, mengangkat marwah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, Tak kan melayu hilang di bumi,
