Raut wajah "Pak Gub" tidak seperti biasanya. Senyumnya seakan tertahan dengan sekelumit persoalan. Entah apa itu...! Namun sorot matanya dibalik kaca mata hitam yang dikenakannya terlihat seperti hampa.
Tidak ada gelagat-gelagat khas yang biasa "dipancarkan". Pria yang selalu mengumandangkan azan di salah satu stasiun televisi swasta Riau ini hanya kerap memberikan sinyal sapaan hangat, "hai... apa kabar..."
Itu kenang-kenangan "Pak Gub", sapaan hampa seorang pria terhormat yang menduduki "kursi" orang nomor satu di negeri (bukan negara) kaya minyak, Riau.
Ketika itu, Kamis (24/1), secara simbolis "Pak Gub" melakukan pelepasan sebanyak delapan unit mobil mandi cuci kakus (MCK) untuk meringankan beban korban banjir Jakarta.
Acara itu dilakukan di halamannya yang berlokasi di Jalan Sudirman, Pekanbaru dengan disaksikan sejumlah kalangan pejabat pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau.
Lagi-lagi, "Pak Gub" tetap tersenyum, tidak seperti biasanya. Menyapa dengan hangat sejumlah orang yang ada di sekelilingnya dengan gelagat asing. Namun demikian, banjir Jakarta, baginya merupakan keprihatinan bersama.
Bisa jadi, mobil-mobil MCK itu, juga sebuah kenang-kenangan sosialitas "Pak Gub" terhadap para korban banjir Jakarta.
Pria ramah nan' gagah ini, barusan telah menerima surat pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, dia bakal diperiksa di Jakarta terkait kasus PON XVIII 2012 pada "Jumat kramat".
Ketika itu, tidak ada pertanyaan tentang bekal apa yang "Pak Gub" bawa saat mengunjungi gedung KPK. "Pak Gub", tetap saja tersenyum menyapa. Tak tampak kerisauan tentang "Jumat kramat".
Sebagai aksi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadualkan pemeriksaan Gubernur Riau HM Rusli Zainal pada Jumat (25/1) yang katanya hanya sebatas saksi untuk tujuh anggota DPRD Riau tersangka suap PON XVIII 2012.
"Jadual pemeriksaan untuk Gubernur Riau bakal dimulai pada pukul 10.00 WIB di Gedung KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dihubungi ANTARA Pekanbaru per telepon, Kamis (24/1).
Rusli Zainal menurut Johan diperiksa sebagai Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB-PON) XVIII 2012. Namun dimungkinkan juga, dia diperiksa dengan kapasitas sebagai Gubernur Riau.
"Tidak tahu apakah besok itu penyidik menahan Rusli, karena statusnya juga masih sebagai saksi," katanya.
Beberapa waktu sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta telah memberi sinyal kenaikan status "Pak Gub" menjadi tersangka dugaan suap PON XVIII 2012.
"Pada waktunya nanti (penetapan tersangka Gubernur Riau) akan diumumkan," kata Abraham Samad.
Menurut Abraham, KPK selama ini telah melakukan penelusuran menyangkut peran Rusli dalam kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 terkait Proyek Arena Menembak PON.
Tetapi, kata Abraham, pihaknya memiliki prosedur tersendiri dalam meningkatkan status seseorang yang salah satunya yakni harus memalui suatu ekspose kasus.
Eksepos kasus dugaan suap PON Riau, kata dia, akan digelar pada Jumat (25/1) bersamaan dengan diperiksanya Rusli Zainal atau "Pak Gub".
Abraham sendiri tak menampik ekspose kasus suap PON dalam lingkup lebih kecil telah berlangsung pekan lalu. Ekspos tersebut melibatkan sejumlah penyidik.
Walau demikian, katanya, peningkatan status seseorang yang ditengarai terlibat dalam suatu kasus atau perkara pidana korupsi tetap saja memerlukan ekspose yang dihadiri lima pimpinan KPK.
Kasus suap PON XVIII awalnya terbongkar saat KPK menangkap tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dengan barang bukti uang tunai senilai Rp900 juta pada 3 April 2012.
Kemudian dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Faizal Azwan dari Partai Golkar dan M Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga, Eka Darma Putra, dan Manajer Pemasaran PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syaputra, ikut tertangkap dan dijadikan tersangka kala itu.
Kemudian menyusul Lukman Abbas selaku mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta delapan anggota DPRD Riau, yaitu Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhaza, Zulfan Heri, Syarief Hidayat, Moh Roem Zein, dan Turoechsan Asyari.
Terkait peran Rusli, sejumlah saksi maupun petunjuk menguatkan keterlibatan politisi Partai Golkar itu. Semisal saat dipersidangan, Lukman Abbas mengaku sempat diperintah "pak Gub"untuk memberi uang lelah kepada anggota DPRD Riau terkait dengan pembahasan anggaran tambahan PON. Gubernur juga diduga menerima uang senilai Rp500 juta dari rekanan proyek.
Namun agaknya, sebuah kepastian bakal dibuktikan pada "Jumat kramat:". Selamat jalan "Pak Gub" (menuju gedung KPK, red).
