Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menginginkan adanya kemitraan antara petani kelapa sawit dengan perusahaan yang terlibat dalam industri biodiesel untuk program B30 agar turut mendapatkan manfaatnya.
Sekjen SPKS Mansuetus Darto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan selama ini belum ada kemitraan secara langsung antara petani swadaya dengan perusahaan biodiesel.
Baca juga: Pemerintah dinilai perlu pertimbangkan untuk lanjutkan moratorium sawit
Darto mengatakan selama ini petani kelapa sawit hanya menjual tandan buah segar (TBS) ke tengkulak dengan loss income sekitar 30 persen.
Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di empat Kabupaten di Provinsi Riau seperti Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu mengungkapkan bahwa setiap radius 5 km dari pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian dari produksi biodiesel tidak menjalin kemitraan dengan skema yang jelas terhadap petani kelapa sawit.
Baca juga: PTPN V ingatkan Kopsa-M tidak permainkan hukum
Mansuetus Darto pun meminta agar pemerintah sebaiknya mengevaluasi program B30 sebelum beralih ke B40.
“Perlu ada evaluasi dari implementasi B30 saat ini dengan melihat manfaat kepada petani sawit ini sesuai dengan visi presiden, kita perlu melibatkan petani sawit swadaya dalam program ini. Jika dijalankan secara benar dan serius tentu Pak Presiden akan bangga kalau program biodiesel turut disukseskan oleh petani kecil,” katanya.
Dia berharap ada komitmen yang nyata dari Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM untuk mendesain skema agar petani sawit bisa masuk dalam rantai pasok biodiesel di sisi hulu.
Baca juga: Petani Riau borong 708.277 bibit sawit unggulan PTPN V
Pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan program mandatory biodiesel dari B30 ke B40. Sebagaimana diketahui, program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan impor solar serta bisa menghemat devisa negara.
Sesuai dengan data dari Kementerian ESDM, sampai dengan tahun 2020 program biodiesel mampu menghemat devisa negara sebesar Rp63,39 triliun serta menjadi pasar baru yang bisa menampung sekitar 8 hingga 9 juta ton CPO produksi dalam negeri.
Baca juga: Kisah petani sawit yang "kebal" pandemi COVID-19
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemanfaatan biodiesel bukan hanya mengantisipasi akan hilangnya energi yang berbasis fosil tetapi juga dalam konteks lingkungan.
“Jangan sampai petani menjadi subordinasi dalam mata rantai biodiesel. Industri seperti ini tidak boleh mengabaikan kepentingan pemerintah secara umum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Juri.
Baca juga: Pertamina kembangkan Bioavtur bahan bakar pesawat campuran minyak sawit
Berita Lainnya
Kotawaringin Timur dapat bantuan benih jagung Kementan untuk tanam 390 ha
17 May 2024 11:53 WIB
DKPPU Kemenhub kawal kelaikan pesawat pengangkut jamaah calon haji Embarkasi Solo
17 May 2024 11:47 WIB
Aldila Sutjiadi melaju ke babak kedua WTA 125 Trophee Clarins di Paris
17 May 2024 11:31 WIB
Pemda bersama OJK dan BRK Syariah gelar business matching
17 May 2024 10:11 WIB
Aktivitas naik, Badan Geologi Kemen ESDM perluas jarak bahaya Gunung Slamet
17 May 2024 10:07 WIB
Nilai tukar rupiah melemah dipengaruhi sentimen suku bunga kebijakan AS
17 May 2024 10:02 WIB
PTPN Group raih penghargaan The Most Promising Company in Strategic Marketing
17 May 2024 9:58 WIB
Dewi Sandra berikan dukungan untuk Palestina di forum Brave Beauty Summit Qatar
16 May 2024 17:09 WIB