Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan pembangunan ekonomi yang rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor.
Menurut dia, dalam rilis di Jakarta, Jumat, paradigma baru pembangunan ini selain sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon sesuai Paris Agreement, juga akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yang terdampak pandemi COVID-19.
Saat diskusi virtual bertajuk "Sustanability Action for The Future Economy (SAFE) 2021" dengan menghadirkan pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa itu, Roro Esti mengatakan pentingnya pembangunan rendah karbon sebagai langkah konkret mengurangi krisis Iklim, yang berkaitan nantinya dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta lingkungan Indonesia.
Baca juga: BMW berencana akan kurangi emisi karbon hingga 40 persen pada 2030
Bagi Anggota Commissioner Low Carbon Development Indonesia (LCDI) ini, pembangunan rendah karbon memiliki proyeksi yang baik dalam beragam aspek.
Selain mampu mengurangi produksi gas rumah kaca sebanyak 43 persen atau lebih tinggi dari target Paris Agreement 23 persen, Roro Esti menyatakan low carbon development juga berpeluang menciptakan 15 juta lapangan pekerjaan baru, yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Pada diskusi tersebut, Anggota DPR milenial dari Partai Golkar ini juga menyampaikan komitmen DPR mendukung energi baru dan terbarukan (EBT) lewat RUU EBT sebagai kerangka hukum pengembangan EBT di Indonesia dan langkah konkret dari dukungan politis untuk mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca juga: Pajak karbon tidak bebani pelaku usaha
Roro Esti menambahkan pembahasan pajak karbon kini juga tengah dibahas di Komisi XI DPR dan segera diadakan pembahasan lintas komisi dan kementerian.
"Tujuan dan upaya yang dilakukan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi lintas sektoral yang baik. Karenanya, setiap lembaga dan kementerian memiliki peran dalam melanggengkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, Roro Esti mengajak seluruh pihak untuk bersama menyatukan kekuatan dalam upaya menekan tingginya produksi karbon di Indonesia.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon.
Baca juga: Implementasi bahan bakar biodiesel kurangi 11,4 juta ton emisi karbon
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp23,45 triliun-Rp 34,52 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.
LCDI atau Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi gas rumah kaca (GRK) rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA).
LCDI bertujuan mendukung iklim investasi hijau, memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan,dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam pembangunan rendah karbon.
Kementerian PPN/Bappenas selaku system integrator dan think tank organization menyusun LCDI melalui pendekatan holistic, integrative, thematic, dan spatial (HITS).
Baca juga: Penuhi tujuan iklim, dunia harus hilangkan sebanyak 1 miliar ton CO2 pada 2025
Melalui pendekatan ini, potensi trade-off yang terjadi selama implementasi LCDI dapat diidentifikasi dan ditanggulangi agar target pembangunan setiap sektor tetap tercapai.
Diskusi juga dihadiri Presiden IBCSD yang juga salah satu Anggota Commissioner LCDI Shinta Kamdani dan CEO Landscape Indonesia Agus P Sari dengan moderator Agung Wicaksono.
Pewarta: Kelik Dewanto
Baca juga: Bappenas siapkan beberapa skenario Indonesia untuk capai nol emisi karbon
