Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ada empat prioritas utama yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan), khususnya terkait kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan-keamanan yang meningkat.
Pertama, dia menyoroti profesionalisme dan kesejahteraan prajurit khususnya yang ditempatkan dalam operasi khusus seperti di Papua.
Baca juga: Ridwan Kamil bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto bahas berbagai hal
"Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Sukamta di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan prioritas kedua; kebijakan, regulasi dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang harus dioptimalkan.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja, seperti partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah.
Sukamta menjelaskan, prioritas ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan.
"Rencana anggaran alutsista yang nilainya ribuan triliun rupiah, pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai prioritas keempat adalah Kemhan harus menginventarisir aset tanah yang dimilikinya untuk mendukung pertahanan negara.
Menurut dia, program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp460 trilliun, bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat.
"Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Dia mengingatkan bahwa dalam APBN 2021 telah dianggarkan senilai Rp136,9 triliun untuk Kemhan dan alokasi anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020.
Baca juga: Anggota DPR ini tolak rencana Kemhan berutang beli alutsista
Baca juga: Menhan Prabowo Subianto janji jelaskan rencana strategis pertahanan di Raker Komisi I
Berita Lainnya
Mitsubishi Electric Indonesia lakukan inovasi dan solusi untuk lingkungan hijau
26 April 2024 17:02 WIB
Relawan: Partai Keadilan Sejahtera akan ikuti jejak PKB dan NasDem masuk koalisi
26 April 2024 16:29 WIB
Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional di Indonesia untuk perkuat bisnis penerbangan
26 April 2024 16:10 WIB
Mendag Zulkifli Hasan memusnahkan baja tulang tak sesuai SNI senilai Rp257 miliar
26 April 2024 15:31 WIB
Ilmuwan ungkap rotasi Bumi melambat, hari jadi lebih panjang
26 April 2024 15:16 WIB
72 tahun diplomatik, Indonesia-Kanada adakan Dialog Pertahanan Perdana di Jakarta
26 April 2024 15:05 WIB
Menlu Retno sebut satgas judi online lindungi WNI dari kejahatan transnasional
26 April 2024 14:17 WIB
Jeniffer Aniston akan buat ulang film klasik hits tahun 1980 "9 to 5"
26 April 2024 14:04 WIB