Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melaksanakan program kerja sama dengan United Nation Populations Fund (UNFPA) siklus ke-10 Tahun 2021-2025 yang mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dukungan tersebut terwujud melalui dana 2.863.636 dolar AS dari Pemerintah Jepang kepada UNFPA untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menjaga martabat perempuan serta populasi yang terpinggirkan selama pandemi COVID-19.
Baca juga: Kampung Jepang Kepulauan Seribu sambut baik pencanangan HUT ke-494 DKI
“Saya sampaikan apresiasi kepada UNFPA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang terus berinisiatif memastikan pembangunan secara berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional dan negara mitra khususnya di dalam rangka memastikan pembangunan SDM di Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Penandatanganan Country Program Action Plan program kerja sama Pemerintah Indonesia-UNFPA siklus-10 telah dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan kepala perwakilan UNFPA Indonesia pada 14 Januari 2021 lalu.
Fokus program kerja sama pemerintah RI-UNFPA siklus ke-10 adalah pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui three zeros, yaitu menghapus kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender, serta praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak termasuk perkawinan anak.
Sesmen/Sestama Himawan menjelaskan ketiga upaya tersebut sejalan dan mendukung prioritas nasional serta Major Project sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, dan Rancangan RKP 2022.
“Upaya ini sejalan dan mendukung pula tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals khususnya tujuan tiga kehidupan sehat dan sejahtera, juga tujuan lima kesetaraan gender,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNFPA dan Pemerintah Jepang untuk terus memastikan keberlangsungan layanan kesehatan yang terintegrasi, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan akses layanan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, orang dengan disabilitas, orang dengan HIV/AIDS khususnya pada masa pandemi COVID-19 melalui proyek Leave No One Behind.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi menyampaikan proyek baru dengan UNFPA diluncurkan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan penduduk yang paling rentan terhadap dampak pandemi COVID-19.
“Proyek ini menunjukkan komitmen kuat dari Jepang dalam memastikan keamanan manusia serta perlindungan terhadap perempuan dan penduduk rentan lainnya di Indonesia. Jepang akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini,” ujarnya.
Baca juga: Jepang digeser Swiss keluar dari daftar lima besar investor asing ke Indonesia
Baca juga: Resesi bayangi saat Jepang berlakukan keadaan darurat atasi pandemi COVID-19
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Indonesia-UNFPA-Jepang kerja sama wujudkan pembangunan secara berkelanjutan
Ilustrasi: Suasana Kampung Pelangi Wonosari di Randusari, Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
