Pekanbaru (ANTARA) - DPD dan DPC Partai Demokrat Provinsi Riau mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau untuk memberikan laporan terkait persoalan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Ketua DPD Partai Demokrat Riau Asri Auzar kepada ANTARA, Kamis, mengatakan pihaknya menyerahkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan KemenkumHAM dan juga menyerahkan SK DPD dan DPC Demokrat se-Riau. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa legalitas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurthi Yudoyono (AHY) adalah sah secara konstitusional. Adapun partai yang mengaku-ngaku di luar itu merupakan partai abal-abal.
"Kami serahkan AD/ART Partai tahun 2020 yang disahkan Kemenkumham, yang masuk dalam lembaran negara. Kami serahkan SK DPD Demokrat Riau, DPC se Riau. Yang memiliki suara yang sah. Kami serahkan ke pak Kanwil, kami harap bisa diteruskan ke pusat, bahwa kami di Riau solid hanya satu Ketum AHY," kata Asri Auzar.
Dia mengatakan sebanyak enam kader Demokrat Riau telah dipecat oleh DPP Partai Demokrat karena terbukti menghadiri KLB Sibolangit. Dua diantaranya merupakan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua DPC Demokrat Rokan Hilir, dua sekretaris DPC dan lebihnya kader Demokrat.
"Karena kami sebelum menerima jabatan kami buat pakta integritas yang menyatakan kesetiaan pada pemimpin yang memberikan mandat. Apabila tidak mengindahkan, berarti tidak lagi mengindahkan kepemimpinan yang ada sekarang, otomatis mereka keluar, dipecat. Dua Ketua DPC dipecat sebelum KLB. Dua sekretaris dan total enam anggota DPD yang ikut di Deli Serdang. Untuk nama-namanya tidak elok dan tidak etis kita sampaikan," ucapnya.
Baca juga: Demokrat Riau nyatakan KLB putuskan Moeldoko sebagai Ketum tidak sah
Dia mengatakan tidak pernah memberikan mandat kepada kader untuk menghadiri KLB di Sibolangit. Karena saat isu kudeta dilakukan kepada partai Demokrat. Pihaknya sudah membubuhkan cap darah diatas pakta integritas sebagai tanda kesetiaannya kepada AHY.
"KLB ini tidak dapat persetujuan dari DPD dan DPC Demokrat Riau. Kami solid di bawah komando Ketum AHY," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumhan Riau, Pujo Harianto mengatakan pihaknya akan meneruskan laporan dari Demokrat Riau ke pusat.
"Kami selaku perwakilan pemerintah di bidang hukum dan HAM di daerah menerima mandat untuk kita teruskan secara struktural kepada pimpinan kita di Jakarta. Untuk dapat penyelesaian lebih lanjut, jadi ini saluran awal dari Kanwil KemenkumHAM di masing-masing daerah. Tentu dalam waktu dekat kami akan teruskan ke pimpinan kami di pusat," ucapnya.
Baca juga: Dukung KLB versi Sibolangit, dua Ketua DPC Demokrat di Riau dipecat
Baca juga: Pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deliserdang Sumut sempat memanas
Berita Lainnya
Demokrat tak persoalkan bila PDIP gabung koalisi pemerintahan mendatang
10 October 2024 15:43 WIB
Demokrat sebut AHY akan amanah bila didapuk jadi Menko di kabinet mendatang
05 October 2024 12:12 WIB
Tiga pasangan peserta Pilkada Kampar resmi daftar ke KPU
28 August 2024 18:28 WIB
Ribuan warga berdemo saat Konvensi Demokrat tuntut gencatan senjata Gaza
22 August 2024 16:07 WIB
Kamala Harris raih suara cukup untuk pastikan pencalonan oleh Partai Demokrat
03 August 2024 14:14 WIB
Baru delapan parpol rekomendasikan duet KBS maju di Pilkada Bengkalis
20 July 2024 19:44 WIB
Demokrat usung Agung-Markarius bertarung di Pilkada Pekanbaru
20 July 2024 18:06 WIB
Pendonor Partai Demokrat tunda sumbangan 90 juta dolar AS untuk Joe Biden
13 July 2024 15:02 WIB