Pekanbaru (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) di bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, Menkeu kini sedang menghitung kira-kira berapa alokasi yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan Kelas III untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah.
"Karena saat bersamaan Pemerintah juga sedang fokus pada pengamanan anggaran vaksinasi virus corona dan bantuan sosial tahun 2021," kata Yustinus Prastowo dalam pemaparannya pada acara Webinar, Selasa yang dimoderatori staf ahli Direksi Bidang Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan, Nasihin Masha.
Pada webinar dikuti media cetak dan elektronik serta online se-Indonesia itu, juga menampilkan pemateri Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Oce Madril serta Deputi Direksi Bidang Manjemen Iuran BPJS Kesehatan - Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi.
Yustinus mengatakan, nanti kita lihat irisannya idealnya peserta BPJS Kesehatan kelas III ini, apakah juga penerima Bansos, sehingga sudah mendapatkan alokasi.
Tetapi bilamana nanti ditemukan di lapangan mereka bukan penerima Bansos, maka kita carikan skema apakah nanti diperluas cakupan Bansosnya atau diberikan subsidi melalui iuran BPJS Kesehatan ini.
"Saya rasa secara normatif seperti itu penjelasan sementara kita," katanya.
Ia menyebutkan, pada tahun 2021 ada relaksasi untuk fakir miskin dan tidak mampu, otomatis jumlahnya bertambah, ini karena pandemi COVID-19i, pasti bertambah jumlah orang miskin. Jadi praktis akan ada alokasi tambahan untuk PBI sehingga ini jadi ruang dimanfaatkan oleh warga.
Pada prinsipnya pemerintah berkomitmen untuk bertanggung jawab siapun dan berapapun yang harus ditanggung dan pemerintah tidak akan lepas tanggungjawab.
"Anggaran kesehatan tahun 2021 fokus pada reformasi JKN-KIS, dengan alokasi sekitar 6,2 persen dari APBN atau 1,2 persen di atas mandat 5 persen dari APBN. Jadi kalau kita lihat di sini meskipun nominalnya turun, karena virus corona ang diharapkan sudah mulai berkurang, agar akan ada peningkatan secara porposional," katanya.
Lalu program-program JKN masuk dalam target prioritas bidang kesehatan tahun 2021, maka ada alokasi untuk JKN sebesar Rp51,2 triliun, atau 30 persen dari anggaran kesehatan dalam APBN.
"Alokasi bisa kita lihat disini untuk PBI sebesar Rp48,8 triliun, dan untuk bantuan kelas III sebesar Rp2,4 triliun. Karena itu mari bersama kita jaga program ini untuk mendukung supaya JKN-KIS kuat dan berlanjut," katanya. **1**T.F011
Pemerintah siapkan hitungan untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas III
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) di bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo (Antaranews)
