Pekanbaru (ANTARARIAU News) - Program Keluarga Berencana telah terbukti mampu memutuskan lingkaran kemiskinan di berbagai kalangan warga negara Indonesia.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Arie Goedadi, mengatakan itu di Pekanbaru, Selasa.
"Satu hal yang harus diketahui, bahwa keluarga miskin belum tentu melahirkan anak yang miskin pula. Dengan asupan gizi yang bagus, maka ketika merangkak dewasa, anak tersebut menjalani pendidikan yang memadai," katanya.
Itulah, yang menurutnya, menjadi salah satu tugas utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui upaya terus menggencarkan Program Keluarga Berencana (KB).
"Yakni, untuk memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut. Dan semua ini dapat dilakukan lewat program KB, di mana para akseptor kalangan masyarakat kurang mampu, diberikan subsidi (alat) KB yang berkelanjutan secara gratis," tuturnya.
Apalagi dengan program KB gratis, lanjutnya, keluarga yang tadinya miskin dapat merencanakan masa depan sang anak tanpa harus berlarut terjerumus di tengah kesulitan ekonomi keluarga.
Ia menunjuk salah satu contoh keluarga tukang becak yang berpenghasilan kurang dari Rp30 ribu dalam sehari atau sebulan sekitar Rp900 ribu.
Namun, menurutnya, jika mereka hanya memiliki anak dua atau maksimal tiga dengan jarak yang teratur atau anak pertama ke anak berikutnya berjarak sekitar tiga tahun, tentunya kesulitan ekonomi (terkait pembiayaan) tidak akan begitu terasa.
"Karenanya, dalam meyukseskan Program KB saat ini, Pemerintah RI terfokus pada alat kontrasepsi yang murah, namun berkelanjutan, atau berfungsi hingga jangka waktu cukup lama yang nantinya diberikan secara gratis ke kalangan masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Ia tak bisa membayangkan, jika masyarakat miskin dipaksa menggunakan kontrasepsi mahal, baik berupa pil atau pun suntik KB.
"Dua program ini selain mahal biayanya, bahkan hanya memiliki batasan waktu yang singkat," katanya.
Karena itu, demikian Arie Goedadi, saat ini pihaknya fokus pada implementasi Program KB gratis yang diprioritaskan sasarannya mengarah pada masyarakat kalangan miskin atau berlatar ekonomi lemah.
"Dengan program KB menggarap kalangan miskin ini, diharapkan lingkaran kemiskinan dapat diputuskan secara generatif," katanya.
Miskin dari Kandungan
Sementara itu, Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada BKKBN, Hardiyanto, mengatakan, peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan, terjadi akibat tingginya angka kelahiran di tanah air, sehingga menambah panjang deretan penduduk miskin di Indonesia.
"Bahkan saat ini jumlahnya telah mencapai 37,2 juta jiwa (warga miskin). Ini belum ditambah setiap kelahiran dari penduduk miskin itu sendiri," katanya.
Setiap kelahiran dari keluarga miskin, menurutnya, juga akan menjadi beban Pemerintah jika tidak diatasi secara tepat.
"Sebab, semenjak dalam kandungan, seorang bayi sudah dalam kondisi miskin," tuturnya.
Dikatakan, jumlah penduduk besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat, juga akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.
"Jika kondisi yang demikian terus berlangsung, Indonesia yang kini berpenduduk lebih dari 226 juta jiwa akan menanggung beban berat akibat ledakan jumlah penduduk pada tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.
Sebab, lanjutnya, akan sangat banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan pangan tambahan, sekolah, layanan kesehatan, dan seterusnya bagi tiga juta penduduk baru setiap tahun.
"Dapat dibayangkan semua itu. Dan pastinya, Pemerintah tidak akan bisa menanggung semuanya secara optimal," katanya.
Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, demikiian Hardiyanto, BKKBN terus berupaya memperbaiki kondisi kependudukan dengan membangkitkan kembali program KB yang pada masa lalu dapat berjalan optomal.
