Dilematisasi operasional pusat kuliner Pekanbaru di tengah pandemi COVID-19

Pekanbaru (ANTARA) - Bagai makan buah simalakama, sebuah pribahasa yang bermakna bahwa apapun sepertinya dilakukan serba salah, jika dimakan bapak yang mati, dan jika tidak dimakan maka ibulah yang mati. Sepertinya inilah sebutan yang tepat diumpamakan terhadap kebijakan Pemkot Pekanbaru yang baru-baru ini mengizinkan kembali kawasan Bundaran Keris (BK)di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru,--menyusul pasar bawah, PujaseraArifin Ahmaddan kawasan kuliner Banda Raja Ali Haji (arena MTQ)-- di kota itu, sebagai kawasan pusat kuliner untuk beroperasi.

Kenapa tidak, ijin operasi tersebut dirasa perlu diberikan kembali pasca PSBB ditutup terkait pandemi COVID-19 , karena BK berjarak 1,6 km atau bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua selama 5 menit ke pusat perkantoran Pekanbaru (Perkantoran Pemkot Pekanbaru yang lama, red ) yang kini menjadi Mall Pelayanan Pekanbaru itu, ramai pengunjung.

Pengunjung pusat kuliner BK yang dijajakan oleh 150 UKM, itu bukan hanya dari kalangan remaja, dewasa, dominan kawula muda yang meramaikan BK pada Sabtu dan Minggu, karena di sana banyak pilihan makanan, dan minuman dan pada malam minggu disajikan panggung hiburan yang dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

"Senang ke BK karena banyak pilihan makanan dan minuman apalagi harga nya terjangkau dan cocok untuk berkumpul bersama teman-teman setelah lelah dari aktifitas perkuliahan online, tetapi tetap waspada dengan memakai masker dan membawa handsanitizer," kata Julia salah satu pengunjung BK.

Ragam jenis makanan yang dijual di BK, sebut Julia seperti mie sagu, bakso, sate, tahu goreng, kebab, batagor, jamur crispy dan harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 an per porsi.

Senada dengan yola bahwa BK menyediakan hiburan oleh masing-masing UKM dengan genre musik yang berbeda-beda mulai dari dangdut hingga k-pop, tidak hanya itu BK ini bisa di sebut paket komplit karena menyediakan berbagai macam makanan, minuman serta hiburan yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan beberapa teman saya juga berjualan di sana dengan biaya sewa yang terjangkau.

Menurut salah satu UKM Harnianti (35) pedagang diwajibkan menyetor Rp20.000 ribu sebagai biaya sewa BK/hari, untuk digunakan membayar sewa tempat, listrik termasuk pungutan kebersihan. Tak hanya itu saja, beberapa pedagang juga dipungut Rp350 ribu untuk uang sewa lapak dan Rp240 ribu setiap bulan. Namun setelah pandemi ini juga mengakibatkan beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan bahkan parahnya pedagang terjadi punggutan liar oleh oknum warga.

Seandainya tiap pedagang dikenakan pungutan liar sebesar Rp20.000 ribu, bisa dipastikan pendapatan yang diraih "pemalak" itu mencapai Rp 90.000.000 juta/bulan.

Terkait besarnya pungutan liar itu mendorong Endang, Ketua LPM Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, turun tangan untuk mengambil alih pengelolaan BK tersebut, yang dipandang perlu untuk tetap diawasi

Senada dengan Harnianti, Dewi mengatakan dirinya sudah memperoleh tempat berjaulan yang baik dan strategis karena sudah tertata rapi, akan tetapi ke depan diharapkan di kawasan BK ini bisa dibangunkan kios atau tempat berjualan secara permanen agar lebih menarik lagi.

Pertimbangan

Beragam manfaat yang bisa diproleh ketika BK -- begitu juga Pujasera Arifin Ahmda, pusat kuliner di Area Bandar Serai Raja Ali Haji (area MTQ) harus beroparasi lagi mengakibatkan Pemkot Pekanbaru berubah pikirkan seperti disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut kawasan sentra kuliner itu harus tetap melayani pembeli, kendati memang pandemi COVID-19 masih ada dan seluruh pelaku usaha dan konsumen tetap mematuhi protokol kesehatan.

Operasional BK, tetap menjadi pengawasan Pemkot Pekanbaru, bersinergi dengan LPM. Transaksi jual beli di BK, .. pada malam hari akan diawasi oleh LPM sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Polisi, Satgas COVID-19 dan pedagang melakukan simulasi dengan menata tempat yang sudah di siapkan dengan berbagai ukuran sesuai kebetuhan pedagang.

Item protokol kesehatan lainnya yang ahrus diterapkan pedagang adalah jarak tempat usaha antara satu pedagang dengan pedagang lain juga diatur, menyediakan tempat cuci tangan bagi pembeli, dan sebelum masuk kawasan pusat kuliner itu petugas jaga akan memeriksa suhu pengunjung dengan menggunakan thermogun.

"Penjaga akan melakukan pengecekan suhu tubuh, memantau pengunjung apakah sudah mencuci tangan dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Pedagang juga menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk kedainya, memberi tanda jarak aman di kursi pengunjung.

Menjaga jarak fisik aman ini, menurut Ingot, sama sekali tidak mengurangi jumlah pedagang di BK tersebut bahkan ada beberapa tempat yang masih kosong sehingga semua pedagang dapat ditampung untuk berjualan tanpa harus melakukan pengurangan pedagang.

"Ketika peraturan terkait sudah dijalankan dengan baik oleh pedagang maka ke depan, tetap akan dievaluasi agar BK ini tetap berjalan dengan baik sekaligus mendukung minat kalangan mahasiswa menjadi pelaku usaha unggulan tentu saja Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru akan mengagendakan Bundaran Keris menjadi salah satu kawasan wisata kuliner unggulan Kota Pekanbaru," katanya.

Pusat kuliner berperan

Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau, Dr. Dahlan Tampubolon M.Si, berpendapat bahwa kawasan BK secara alamiah dan mengikut mekanisme pasar telah berkembang menjadi destinasi baru pecinta panganan dan kuliner. Pedagang dan penjaja kuliner mengambil tempat masing-masing untuk menjajakan makanan yang mereka hasilkan.

"Pedagang memanfaatkan pinggir jalan sebagai area berdagang, yang memakan badan jalan karena disesaki pengunjung dan parkir kendaraan, namun demikian selama ini pemerintah belum mengeluarkan izin peruntukan perniagaan untuk kawasan ini. Pemerintah Kota Pekanbaru awal September 2020, baru berencana akan kembali memfungsikan jalan Diponegoro ujung dan merelokasi penjaja kuliner ke kawasan pujasera jalan Arifin Ahmad, Pasar Bawah dan Kawasan Purna MTQ," katanya.

Akan tetapi, menurut Dahlan, belakangan Pemerintah Kota Pekanbaru mengubah keputusannya, dengan membatalkan relokasi penjaja kuliner ke lokasi lain. Penyediaan makanan dan minuman sebagai bagian dari industri kuliner merupakan bagian terbesar dari sektor ekonomi kepariwisataan, selain penyediaan akomodasi. Di kawasan Tugu Keris ada sekitar 150 orang yang menggeluti perkejaan sebagai penyedia makanan dan minuman bagi pengunjung dan pembelinya.

Selama 5 tahun terakhir, PDRB Kota Pekanbaru disumbangkan oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari Rp1,8 Triliun tahun 2015 menjadi Rp2,2 Triliun tahun 2019, dengan kontribusi mencapai 1,85 persen atau rata-rata per tahun tumbuh sebesar 2,93 persen.

"Selain kesempatan kerja dan pembentukan PDRB, aktivitas pusat kuliner Tugu Keris juga memberikan potensi penerimaan bagi masyarakat sekitar seperti penyediaan air, es batu, gas dan kebutuhan pedagang, jasa penyimpanan gerobak, pengelolaan lokasi dan pelayanan kebersihan. Semua itu berhilir ke peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah secara menyeluruh," katanya.

Dahlan bahkan menyatakan optimistis bahwa keberadaan pusat kuliner Tugu Keris dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran.

Akan tetapi jika tidak terkelola dengan baik, katanya, keberadaan pusat kuliner BK itu akan bisa menjadi tidak teratur, melebar hingga mendekati posisi bundaran bahkan ke arah badan jalan sehingga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota. Pengelolaan kebersihan pun juga harus sangat diperhatikan, bukan saja di jalanan tetapi juga ke saluran pembuangan di kiri kanan badan jalan yang berdampak bagi masyarakat di bagian hilir aliran drainase.

Dahlan Tampubolon juga berpendapat bahwa menurunnya kondisi ekonomi di Kota Pekanbaru selain disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 juga disebabkan oleh goncangan ekonomi global hingga mempengaruhi perwmintaan komoditas utama di Riau.

Secara statistik, katanya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat pada triwulan II tahun 2020 tumbuh sebesar -3,22. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau pada periode yang sama tercatat sebesar 76,44 persen terbentuk dari sektor industri pengolahan, pertanian dan pertambangan. Industri utama di Riau semuanya merupakan industri berbasis agro. Dalam struktur PDRB, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang terbesar kedua, terutama pertanian perkebunan yang tersebar di semua kabupaten kota meliputi tanaman kepala sawit, kelapa karet, sagu dan hutan tanaman industri. Sektor pertambangan, khususnya minyak dan sebagian batu bara masih memiliki peran penting bagi ekonomi Riau, walaupun kontribusinya terus menurun karena depletion sumberdaya tersebut.

Konstruksi dan perdagangan juga memiliki kontribusi yang besar, jumlah keduanya mencapai 16,6 persen. Akibat adanya wabah Covid, pada TW 2-2020 sektor perdagangan turun -22,07 persen dan konstruksi -4,91 persen. Pembatasan pergerakan manusia menyebabkan perdagangan secara umum dan jasa reparasi kendaraan bermotor berkurang. Sebagian penduduk sudah menggunakan jasa perdagangan online yang berbasis di luar Riau, sehingga pencatatannya tidak masuk kePDRB) Riau. Demikian pula reparasi kendaraan, dengan makin berkurangnya pergerakan, maka penggantian suku cadang dan perawatan menjadi berkurang selama wabah ini.

Sektor paling terdampak selama wabah COVID-19, ini adalah , jasa perusahaan (-47,28 persen), jasa lainnya (43,06 persen) dan penyediaan akomodasi makan minum. Jasa perusahaan selama masa pandemi banyak berkurang aktivitasnya, karyawan dirumahkan dan aktivitas terbatas sehingga pembentukan outputnya jatuh.

"Demikian jasa lainnya seperti jasa pribadi praktis tidak boleh beroperasi selama masa wabah karena adanya PSBB dan menjaga jarak fisik aman, seperti salon, dan lainnya.

Sektor penyediaan akomodasi makan minum sangat terpukul dengan penurunan mencapai 42,19 persen dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

Parahnya katanya menambahkan, imbas mewabahnya virus corona menyebabkan 40 agenda pariwisata ditunda yang sejatinya sudah masuk dalam Kalender Pariwisata Riau. Dispar menerbitkan surat edaran. Intinya adalah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Riau, bagi asosiasi dan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengelola jasa perhotelan dan convention centre tidak dibenarkan melakukan transaksi bisnis yang bersifat mengumpulkan orang banyak (pernikahan, pameran, konvensi, pelatihan/Bimtek dan sejenisnya). Pengusaha kafe, restoran dan rumah makan diminta menerapkan sistem bawa pulang atau membatasi jumlah kursi yang tersedia dengan jarak minimal satu meter.

Dunia usaha di Riau, katanya, tidak kebal terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan Virus Corona itu. Sektor penyediaan akomodasi makan minum, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan reparasi kenderaan sudah mengalaminya. Hingga April saja sudah ada 105 perusahaan yang merumahkan karyawannya mencapai 4.233 orang dan mem-PHK sebanyak 146 pekerja. Perampingan karyawan itu karena perusahaan sudah tidak sanggup membayar upah pekerja.

Sektor penyediaan akomodasi sudah mengalami penurunan okupansi, kalau mendekati hanya 10 persen okupansinya akan ada 50-60 persen karyawan yang dirumahkan.

Ada enam hotel yang tutup sementara waktu meliputi Hotel Royal Asnof, Prime Park, Amaris, Madina, Oase, dan Winstar Hotel serta penutupan pusat konvensi dan restoran, yakni Pekanbaru Convention & Exhibition (SKA Co-Ex) dan Sultan Resto.

Sebelum pandemi COVID-19 menyebar di Riau, kecuali Kota Pekanbaru, sudah lebih dulu terpuruk dibandingkan ekonomi nasional. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau hanya sedikit di atas pertumbuhan global dan selalu di bawah rata rata nasional dan Sumatera. Dampak COVID-19 ini cukup signifikan dirasakan masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor transportasi, akomodasi dan perdagangan. Selama masa wabah, ekonomi Riau tidak terpuruk lebih dalam dibandingkan nasional, karena sektor pertanian sebagai penopang utama dengan dukungan industri berbasis agro masih bisa tumbuh.

"Saatnya kembali fokus membangun industri berbasis agro di Riau yang selama ini pelan-pelan digeser oleh sektor jasa dan pariwisata. Kalau industri agro kuat, akan menarik permintaan bahan baku yang disediakan sektor pertanian. Membaiknya nilai tukar petani akan meningkatkan belanja mereka ke sektor tersier termauk hiburan dan belanja ke Kota Pekanbaru," katanya.

Akan tetapi, katanya, juga tidak perlu diabaikan bahwa penanganan dampak kesehatan harus menjadi skala prioritas, setelah itu baru membangun ekonomi dari sektor-sektor yang masih tumbuh sebagai sektor basis dan sektor unggulan untuk mengatrol sektor lain yang lumpuh selama masa wabah.

Selain itu, katanya menekankan, beban APBD yang besar ke bidang kesehatan selama masa wabah harus efektif penggunaaannya dan penyerapannya digesa untuk mendorong ekonomi dan terjaganya kesehatan masyarakat. Daerah harus memastikan anggaran untuk jaring pengaman sosial tersalur tepat waktu dan tepat sasaran. Sokongan bagi bangkitnya UMKM daerah harus segera diberikan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Di sini peranan Bank Riau Kepri menjadi penting dalam melayani kredit UMKM di mana mayoritas kreditnya ditujukan pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Tingkatkan daya saing

Beragam tips dikemukakan oleh Dahlan yang juga dosen Ekonomi UNRI, guna meningkatkan daya saing UMKM kendati masih menghadapi pandemi COVID-19 ini yakni pelaku usaha harus berani melakukan inovasi menu khas karena usaha jajanan tentu menampilkan menu, jika menu khas dengan sajian yang spesial dan bersaing pastilah usaha akan menjadi ramai.

Karena itu, perlu selalu mencari referensi produk sejenis dengan padanan dan sajian yang bervariatif. Mana yang menjadi pusat perhatian penikmat, tetap dipertahankan. Melalui menu yang inovatif yang sejalan dengan kulinernya akan menjadi khas tersendiri yang mungkin akan menarik minat para calon pembeli bahkan calon pelanggan sekaligus. Untuk inovasi menu-menu yang kurang mendapat simpati penikmat, dihilangkan atau dilakukan perubahan penyajian.

"Pelaku usaha harus berani melakukan 'bundling kuliner ekonomis' yakni usaha makanan biasanya sepaket dengan minuman. Dengan adanya bundling, pengunjung dan penikmat kuliner akan merasa sedia membayar sajian yang dia nikmati. Namun tetap mempertimbangkan faktor keekonomian 'bundling' yang dijalankan, jangan malah menggerogoti laba dari salah satu sajian atau malah membebani pelanggan.

Pelaku usaha juga perlu menyediakan fasilitas wifi terbatas mungkin menjadi bagian dari biaya, namun pelanggan akan merasa nyaman dan betah untuk menikmati sajian atau sambil menunggu hidangan di antar, terutama untuk menu yang makan di tempat. Menyediakan WiFi juga harus mempertimbangkan "bandwith dan budget" dari usaha, bisa jadi menaikkan harga jual produk namun meningkatkan biaya yang menggerus laba.

Sarannya lagi, pelaku usaha harus menggunakan berbagai metode pembayaran, bayar tunai tidak lagi satu satunya cara pembayaran. Ada banyak jasa uang elektronik untuk metode pembayaran, terutama para pemegang handphone pintar saat ini. Menu boleh khas tradisional, namun pembayaran harus menyesuaikan teknologi.

Selain itu dalam meningkatkan produktivitas usahanya, pelaku perlu bekerjasama dengan kurir kuliner. Umum berlaku saat ini kurir khusus makanan dengan box penghangat, sehingga konsumen di rumah menikmati kuliner hampir sama dengan makan di lokasi. Jasa kurir bisa terbentuk dari beberapa usaha kuliner di lokasi yang sama, selanjutnya melayani pengiriman untuk semua penjaja di lokasi tersebut dan dengan cara ini diyakini akan menaikkan daya saing kuliner dan pelanggan menikmatinya walau harus membayar sedikit lebih besar.

"Beri poin kepada pelanggan, apakah potongan, hadiah atau lainnya setiap kali mereka melakukan kunjungan ulang. Kapan perlu mungkin saja gratis pada produk tertentu sebagai apresiasi atas loyalitas pelanggan di kedai kuliner mereka," katanya.