Sepak Bola - PSPS Berharap Komdis Tak Jatuhkan Sanksi

Pekanbaru, 11/4 (ANTARA) - Manajemen PSPS Pekanbaru berharap Komisi Disiplin PSSI tidak menjatuhkan sanksi kepada klub itu menyusul dibatalkannya laga PSPS versus Persiwa Wamena di di Sport Center Stadium, Kabupaten Kuansing, Senin, (11/4).

"Kami berharap komdis tidak menjatuhkan sanksi bagi PSPS, karena pembatalan pertandingan dilakukan akibat kondisi Kuansing yang tidak kondusif usai pilkada," ujar Manajer PSPS, Dastrayani Bibra, dalam sambungan telepon ketika menuju pulang ke Pekanbaru.

Beberapa sanksi Komdis PSSI yang kemungkin diterima PSPS karena tidak bisa menjadi tuan rumah menjamu Persiwa yakni pengurangan jumlah poin, kemudian dianggap kalah, hingga denda yang harus dibayarkan.

Dastrayani mengatakan, sebelum pertandingan menjamu Persiwa dibatalkan, pihaknya telah menawarkan dua opsi kepada pihak kepolisian untuk menjamin keamanan yakni menggelar pertandingan tanpa penonton, dan pemberian semacam "penghargaan" kepada polisi.

Namun polisi, tetap kukuh mencabut izin keamanan yang sempat diberikan untuk laga itu menyusul kekhawatiran masyarakat berbondong-bondong datang ke stadion meyaksikan laga Liga Super Indonesia dan bisa menjadi tersulut aksi anarkis karena kondisi daerah itu sedang memanas.

Manajemen PSPS berharap pengawas pertandingan melaporkan kondisi pembatalan laga itu kepada Badan Liga Indonesia (BLI) apa adanya, begitu juga BLI yang memberi laporan kepada Komdis PSSI sebelum kemudian sanksi diputuskan.

"Kami tetap berharap PSPS bisa tanding ulang menjamu Persiwa. Mengenai sanksi terserah komdis, asal jangan pengurangan nilai kalah sebab poin kita sudah berada pada kondisi yang kritis," jelas manajer PSPS.

Ketua Panitia Pertandingan PSPS, Jefri Nazir, menyatakan, polisi menarik kembali izin keamanan yang sempat diberikan sehingga laga dua kontestan Liga Super Indonesia itu tidak bisa digelar.

Kapolres Kuansing AKBP Ristiawan Bulkaini menyatakan, terbatasnya jumlah personel menjadi kendala pihaknya untuk menjamin laga PSPS menjamu Persiwa, sehingga izin keamanan dicabut.

"Kami tidak berani mengambil risiko menjamin keamanan pertandingan, karena kondisi di Kuansing sedang memanas dan pengamanan terhadap masyarakat lebih diutamakan," jelasnya.

Kondisi keamanan di Teluk Kuantang, dan beberapa daerah di Kuansing dilaporkan kembali memanas menyusul digelarnya rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu yang di gelar KPU Kuansing, Senin, (11/4).

Kantor KPU Kuansing dilaporkan mendapat lemparan bom molotov dan dihujani batu oleh sekelompok massa yang diduga berasal dari pendukung Mursini-Gumpita yang memprotes pelaksanaan pilkada saat rapat pleno digelar.

Satu unit rumah ibadah dan satu pos Dinas Perhubungan Kuansing yang berada di Terminal Teluk Kuantang dibakar massa, serta rumah-rumah warga dan pejabat tak luput dari lemparan batu sebagai bentuk kekecewaan dari pelaksanaan pilkada.