Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan pentingnya mendirikan kementerian yang membidangi urusan pesantren.
"Salah satu usulan hasil Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya menteri urusan pesantren," kata Said di sela Silaturahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Senin.
Dalam acara tersebut dihadiri cawapres dan Muhtasyar PBNU KH Ma'ruf Amin, Menristekdikti Mohamad Nasir, elit PBNU dan sejumlah warga NU.
Said mengatakan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang juga turut menerapkan pendidikan karakter.
Kementerian urusan pesantren, kata dia, sebaiknya segera didirikan agar memberi perhatian lebih kepada pendidikan di ponpes.
Baca juga: Menaker: Pesantren Riau Prioritaskan Pendidikan Akhlak
Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam Moderat, kata dia, pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara.
"Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren," kata dia.
Baca juga: Gubri: Lulusan Pondok Pesantren Harus Kembangkan Ekonomi Syariah
Berita Lainnya
PBNU sampaikan ucapkan selamat pelantikan dan siap membersamai Prabowo-Gibran
19 October 2024 11:07 WIB
PBNU nilai kunjungan Sri Paus Fransiskus jadi kontranarasi terhadap radikalisme
12 September 2024 10:12 WIB
Lukman Edy soal penjadwalan ulang Muktamar PKB: PBNU akan beri arahan dan petunjuk
02 September 2024 16:18 WIB
PBNU berencana beli lahan 100 ha di Ibu Kota Nusantara bangun fasilitas hingga bisnis
22 August 2024 14:29 WIB
PBNU sambut gembira rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia September
18 April 2024 13:45 WIB
Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung salah satu capres di Pemilu 2024
29 January 2024 13:29 WIB
Ketum PBNU nyatakan ANTARA bawa semangat kesatuan dan persatuan bangsa
13 December 2023 10:47 WIB
PBNU larang semua pihak bawa nama NU dalam ajang Pilpres 2024
31 October 2023 15:51 WIB