Pekanbaru, 17/9 (ANTARA) - Pabrik biodiesel milik Pemerintah Provinsi Riau di Kabupaten Siak, kini terbengkalai dan lahan pabrik yang penuh pohon kelapa itu kini menjadi pabrik tuak atau minuman keras tradisional.
Berdasarkan pantuan ANTARA, Jumat, kawasan pabrik seluas sekitar 60 hektare itu berjarak sekitar 25 kilometer dari Pekanbaru itu tak terurus dan hanya semak belukar yang terlihat memenuhi pekarangan pabrik. Sebuah bangunan kantor bercat putih yang tak jauh dari pabrik juga tampak kosong.
Lokasinya bersebrangan dengan Pondok Pesantren Teknologi Riau, tepatnya di tepi Jalan Lingkar Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Siak.
Berdasarkan data Pemprov Riau, pembangunan pabrik tersebut menelan biaya sekitar Rp5 miliar dari APBD Riau tahun 2003. Pabrik itu diresmikan pada Januari 2005 oleh Menteri Riset dan Teknologi yang saat itu dijabat Kusmayanto Kardiman bersama Gubernur Riau Rusli Zainal.
Sekitar satu kilometer dari pabrik terlihat dua lokasi pengolahan tuak yang diolah secara manual. Beberapa jeriken dan tong yang penuh tuak juga terlihat di tempat itu. Sejumlah pekerja di tempat itu terlihat menyadap nira dari pohon kelapa yang jumlahnya mencapai ribuan pohon.
"Sudah lama saya beli tuak di sini, satu jeriken besar isi 20 kilogram harganya Rp80 ribu. Tapi kalau pabrik biodiesel malah saya tidak tahu," kata Aritonang, seorang pembeli tuak yang mengaku dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) pada Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC, mengatakan pabrik yang mampu memproduksi 10 ton per hari biodiesel itu awalnya akan diintegrasikan dengan pendidikan di Pondok Pesantren Teknologi Riau.
Namun, aktivitas pabrik mulai berhenti produksi pada sekitar tahun 2007 karena saat itu harga kelapa sawit yang jadi bahan baku biodiesel melambung tinggi.
"Dahulu operasional pabrik dijalankan oleh sebuah perusahaan daerah, tapi saya lupa namanya. Pabrik mulai tak beroperasi karena harga sawit pada tahun 2007 melonjak hingga Rp2.000 per kilogram, sehingga harga minyak mentah sawit untuk bahan baku biodiesel tak terjangkau lagi," ujarnya.
Namun, ia mengatakan tak mengetahui persis nasib pabrik tersebut karena pengawasan proyek itu berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau.
Kasubag Pengawasan Aset Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Edi Saputra mengatakan, kuat dugaan ada oknum PNS dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau yang menyewakan lahan tersebut kepada pihak ketiga secara sepihak. Menurut dia, pengelolaan lahan kebun kelapa di sekitar pabrik biodiesel diserahkan pada Balitbang Riau.
Kabarnya oknum PNS Balitbang Riau itu menyewakan lahan tersebut hingga puluhan juta Rupiah setahun. Selain disewakan untuk pabrik pengolahan tuak tradisional, oknum PNS itu diduga juga menyewakan lahan itu untuk kolah pembibitan ikan mas.
"Kami sedang selidiki itu untuk ditertibkan," katanya.
