Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menyesalkan tidak ikutnya Perusahaan Listrik Negara dalam memberi pelayanan di 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota yang telah beroperasi sejak 2018 hingga 2019 ini.
Hal itu disampaikan Menpan usai meresmikan dan meninjau pelayanan di MPP Pekanbaru di lantai dasar Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (6/3).
Mantan Wakapolri ini mengaku segera memanggil Direktur Utama PLN untuk mengkonfirmasi alasan tak ikutnya perusahaan negara itu dalam memberi pelayanan di seluruh MPP.
"Nanti akan saya panggil dirutnya. Akan kita minta PLN agar menempatkan pelayanan di seluruh MPP. Karena sejauh ini, hanya PLN yang tidak ikut memberi pelayanan," ujar Syafruddin.
Dengan bergabungnya seluruh instansi pemerintah, lembaga, perbankan, perusahaan milik daerah dan negara di MPP, Menpan berharap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih efisien dan efektif ke depannya.
"MPP ini memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik," tutur Syafruddin.
Menpan RB segera panggil Dirut PLN, Apa alasannya?
Menpan RB saat berada di Pekanbaru, Rabu (6/3) (foto antara/Anggi Romadhoni/19)
