Jikalahari: Titik Panas Terdeteksi di 13 Areal Perusahaan

Pekanbaru (Antaranews Riau) - Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) mengungkapkan ada puluhan titik panas, yang jadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan, berada di 13 areal perusahaan industri kehutanan dan kelapa sawit di Provinsi Riau selama periode 11-17 Februari 2019.

“Kami menggunakan Satelit Terra-Aqua Modis, sama persis seperti yang digunakan oleh BMKG. Bedanya adalah, kita melakukan ‘overlay’ dengan peta kawasan hutan, peta peruntukan gambut dan pemegang izin,” kata Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setio kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Proses “overlay” yang dimaksud adalah menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain. Jikalahari menggunakan data titik panas citra satelit Terra-Aqua Modis, Peta Hak Guna Usaha (HGU) Badan Pertanahan Nasional 2010, peta KonsesiKementerian Kehutanan 2010, peta kawasan Konservasi Kemenhut 2010, dan draft Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2011.

Hasilnya, dalam periode 11 hingga 17 Februari 2019, terdapat 53 titik panas yang terdeteksi di areal perusahaan industri kehutanan dan kelapa sawit. Titik panas tersebut memiliki tingkat kepercayaan 0-100 persen.

Baca juga: Kebakaran Lahan Rohil disinyalir Untuk Perkebunan Sawit

Sebanyak 50 titik berada di areal konsesi industri kehutanan. Rinciannya, ada tujuh titik di konsesi perusahaan grup APP dan perusahaan supliernya atau pemasok bahan baku, dan 43 titik di konsesi grup APRIL dan perusahaan supliernya.

Selain itu, ada tiga titik panas yang terdeteksi di perusahaan kelapa sawit.

Dari seluruh jumlah tersebut, Okto mengatakan ada 26 yang terindikasi kuat adalah titik api kebakaran karena punya tingkat keakuratan 70 sampai 100 persen. Rinciannya, ada 19 titik di konsesi PT Sumatera Riang Lestari dan enam titik PT Rimba Rokan Lestari, yang keduanya adalah perusahaan suplier grup APRIL.

Sementara itu, di areal HGU kelapa sawit ada satu titik yakni di PT Sarpindo Graha Sawit Tani.

Okto mengatakan untuk tingkat kepercayaan nol sampai 100 persen bisa saja ada yang bukan kebakaran. Proses pengecekan ke lapangan masih diperlukan.

“Nah, kalau tingkat kepercayaan 70 sampai 100 persen, itu kuat dugaan adalah titik api,” katanya.

Menurut dia, alasan Jikalahari mengeluarkan data terkait titik panas tersebut adalah sebagian panduan awal bagi instansi terkait melakukan tindak lanjut kebakaran hutan dan lahan di Riau.

“Harapannya tentu ini jadi perhatian baik dari pemegang izin, KLHK selaku pemberi izin dan pengawas, dan juga penegak hukum. Ini data awal dan bisa jadi rujukan. Bahkan kita juga mengeluarkan data titik panas di kawasan moratorium gambut, supaya lebih jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya,” kata Okto.

Jikalahari juga merilis jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari yang meningkat menjadi 231 titik. Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan periode 4-10 Februari yang mencapai 48 titik panas. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis,,Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.

Klarifikasi Perusahaan

Pihak perusahaan membantah data titik panas yang diungkap oleh Jikalahari. Humas PT Sumatera Riang Lestari, Abdul Hadi, mengatakan titik panas bukan berarti benar terbakar dan sampai kini masih nihilkebakaran di konsesi perusahaan itu.

“Sampai sore kemarin dilaporkan dari lapangan tidak ada konsesi yang terbakar,” kata Abdul Hadi.

Corporate Communication Manager PT Riau Andalan Pulp and Paper (PTRAPP) dari April Grup, JarotHandoko, juga memberikan tanggapan senada bahwa data titik panas belum tentu merupakan kebakaran.

“Pembuktiannya harus cek lapangan, ‘cross check’ saja ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) supaya lebih valid,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan tidak tahu secara persis mengenai lokasi titik panas maupun kebakaran yang berada di areal perusahaan. Ia mengatakan hanya menggunakan data titik panas dari BMKG sebagai acuan kerja untuk memadamkan kebakaran.

“Urusan kita padamkan kebakaran saja. Kalau tentang itu (status lahan) juga kita yang kerjaan, makin banyak kerjaan saya tidak akan kelar-kelar,” kata Edwar.

Ia menambahkan, untuk status lahan yang terbakar merupakan tugas dari instansi terkait, misalkan areal kehutanan akan jadi tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan data BPBD Riau, sejak awal Januari hingga pertengahan Februari ini luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 841,71 hektare.

Lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 hektare (ha). Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 ha, Dumai 43,5 ha, Meranti 20,2 ha, Pekanbaru 16 ha, serta Kampar 14 ha.

Baca juga: BMKG Deteksi 68 titik panas di Provinsi Riau

Baca juga: BMKG Deteksi 11 titik panas di pesisir Riau