KIP Riau Gandeng Tokoh Muda Peroleh Keterbukaan Informasi Publik

id kip riau, gandeng tokoh, muda peroleh, keterbukaan informasi publik

KIP Riau Gandeng Tokoh Muda Peroleh Keterbukaan Informasi Publik

Istimewa

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Komisi Informasi Provinsi Riau menggelar dialog keterbukaan informasi publik yang dihadiri oleh puluhan tokoh muda di Hotel Pesona Pekanbaru, Senin.

Ketua KIP Riau, Zufra Irwan menyebutkan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab dipandang perlu untuk diberikan kepada tokoh muda sebagai ujung tombak bangsa.

"Saya melihat tokoh muda yang hadir dalam dialog keterbukaan informasi publik ini sangat antusias sekali. Saya berharap mereka mampu menjadi ujung tombak keterbukaan informasi," ungkap Zufra Irwan.

Dia mengatakan, KIP Riau akan terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong keterbukaan informasi dan hal tersebut seiring dengan visi KIP Riau sebagai penggerak dalam keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Banyaknya pertanyaan terkait prosedur dan mekanisme sengketa informasi publik di Komisi Informasi menandakan belum semua paham paham. Ini menjadi tantangan kita untuk mewujudkan mereka sebagai ujung tombak keterbukaan informasi dan kedepan keterbukaan informasi dapat menjadi budaya kerja aparatur," ujar Zufra.

Sebelumnya, saat membuka acara, Zufra Irwan mengatakan masyarakat perlu tahu keberadaan KIP sebagai lembaga mediator dan peradilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa informasi.

"Secara umum sengketa dimaksud adalah sengketa antara badan publik dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan. Hingga saat ini sudah empat putusan sengketa informasi publik yang dikuatkan oleh PTUN, dan hasil keputusan yang dikeluarkan diantaranya adalah seluruh informasi berhubungan dengan RTRW serta Dana BOS, kami nyatakan terbuka dan boleh diketahui masyarakat," demikian dikatakan Zufra.

Badan publik dimaksud dikatakan Zufra adalah lembaga yang menggunakan dana APBN atau APBD. "Diantaranya lembaga pemerintahan dan lembaga apapun yang menerima bantuan dari pemerintah," ujarnya mengakhiri.