Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau masih belum memastikan bantuan keuangan untuk membantu penanganan korban terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat seperti yang diinstruksikan Kementrian Dalam Negeri.
"Kita masih berpikir, tergantung komunikasi politik dengan DPRD dan pihak terkait. DPRD sudah tahu, tinggal pembahasan saja," kata Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait isi dalam instruksi tersebut. Menurutnya arahan dari Kemendagri bahwa bantuan keuangan itu tidak wajib tapi dianjurkan, dibolehkan, dan dibenarkan.
Metode bantuan keuangannya, kata dia, adalah dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bisa saja dengan memberikan bantuan keuangan untuk rekonstruksi satu atau dua sekolah, madrasah, ataupun masjid yang roboh.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat ke pemerintah daerah tertanggal 20 Agustus. Surat itu ditujukan kepada pemerintah perihal bantuan keuangan untuk Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.
Sementara itu, kata sekda, kondisi keuangan Riau tahun ini mengalami defisit hingga Rp1 triliun lebih. Dia mengungkapkan total ada Rp360 miliar dana perimbangan yang mestinya diterima tahun ini ditunda penyalurannya oleh pemerintah pusat.
Kemudian ada juga "windfall" harga minyak dunia yang naik dari 45 dolar menjadi 70 dolar per barel yang tidak bisa diterima tahun ini karena tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018. Terakhir juga tak tercapainya target pendapatan asli daerah sekitar Rp200an miliar sehingga APBD Riau 2018 ditetapkan senilai Rp10,019 triliun akan mengalami defisit Rp1 Triliun lebih.
Meski begitu, menurutnya jikapun tidak ada bantuan keuangan untuk warga terdampak gempa di Lombok, Pemprov Riau juga beri bantuan lain. Seperti dari Dinas Kesehatan Riau memberikan bantuan dari sisi obat-obatan dan sebagainya.
Riau Belum Pastikan Bantuan Keuangan Gempa Lombok
