Andi Rachman Ikut Nyaleg, Golkar Target 2 Kursi DPR dari Riau

id andi rachman, ikut nyaleg, golkar target, 2 kursi, dpr dari riau

Andi Rachman Ikut Nyaleg, Golkar Target 2 Kursi DPR dari Riau

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Partai Golkar Wilayah Riau menargetkan bisa memenangi dua kursi DPR-RI dari tujuh yang tersedia di Dapil Riau I pada Pemilihan Legislatif 2019.

Golkar bahkan yakin hal ini tercapai semenjak Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ikut mendaftar Bacaleg.

"Target kita dua kursi di Dapil Riau I bisa diraih dengan majunya Arsyadjuliandi Rachman dan kawan-kawan, " kata Koordinator Partai Golkar Wilayah Riau, Idris Laena kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.

Idris Laena mengaku optimis target kursi Golkar pada Pileg 2019 mendatang tercapai mengingat jabatan Andi selaku Ketua DPD Partai Golkar Riau. Selain diperkuat juga oleh enam orang lainnya yang memiliki ketenaran sendiri.

"Intinya lewat pimpinan partai Golkar kita mengharapkan memperkuat Caleg dapil Riau I rebut dua kursi, " tuturnya.

Keyakinan ini juga dikarekan Golkar selama ini selalu menjadi Parpol yang besar perolehan suaranya di Riau.

"Kami optimis karena selama ini Golkar selalu menang di Riau, " tegasnya.

Idris menambahkan kekuatan ini juga didukung oleh enam nama lainnya yang juga ikut mendaftar sebagai Bacaleg Golkar di DPR - RI seperti Sudirman, Emaliana Natar, dan lainnya.

Sementara itu Ketua KPU Riau Nurhamin mengatakan syarat seorang Bacaleg adalah harus bebas tugas dari pekerjaan sebelumnya khususnya jika ia seorang pejabat negara.

Ia menilai jika Gubernur Riau benar-benar ikut mendaftar Bacaleg, maka terlebih dahulu harus melayangkan pengunduran diri untuk dilampirkan dalam syarat.

"Walau dalam proses pendaftaran bisa menyusul dengan alasan sedang dalam pengurusan, " katanya.

Namun sebut Nurhamin pada intinya sebelum pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) diumumkan pada Agustus-September mendatang harus sudah selesai.

"Ia kalau Gubernur mendaftar dia harus berhenti dari jabatannya. Sebagai syarat pengunduran dirinya, dia harus menyampaikan melalui SK sebelum diterbitkannya DCT. Itu termasuk TNI, POLRI, Kades dan pejabat lainnya," tegas Nurhamin menutup.

***2***