Pekanbaru, (Antarariau.com) - LSM Riau Corruption Watch mengkritik Himpunan Mahasiswa Islam akan kehilangan tajinya sebagai organisasi penyampai aspirasi rakyat kepada pemerintah karena memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau pada Kongres ke-29 di Pekanbaru, pada 22-26 November.
"Kalau menerima dana itu (APBD), dikhawatirkan hilang kritik HMI. Karena pemerintah dianggap membantu, jadi kalau mengeritik akan sungkan," kata Ketua Riau Corruption Watch, Mayandri Suzarman di Pekanbaru, Jumat.
Menurutnya, memang tidak menutup kemungkinan bagi Pemprov Riau untuk membantu kongres tersebut karena ada amanat di Undang-Undang Kepemudaan. Namun, kata dia, dana yang diberikan seharusnya tidak sebesar ini yakni Rp3 miliar dari APBDP 2015.
Oleh karena itu pihaknya sangat menyayangkan hal ini dan meminta agar panitia kongres mengembalikannya saja ke Pemprov Riau.
"Apalagi ini hanya untuk memilih ketua, tidak ada kontribusinya kepada masyarakat Riau secara langsung," imbuhnya.
Dikatakannya bahwa HMI bukanlah organisasi kecil, sifatnya nasional, banyak alumni yang memegang peranan penting. Dengan alumni yang banyak tersebut, tidaklah sulit untuk mengumpulkan dana untuk penyelenggaraan kongres.
Daripada meminta uang daerah, hal ini bisa dinilai sebagai suatu sikap yang tidak memiliki rasa simpati kepada masyarakat Riau yang lebih membutuhkan dana itu. Terlebih lagi, lanjutnya, Riau yang mengalami bencana asap beberapa waktu lalu.
"Ini sangat kita sayangkan, anggaran kongres yang hanya seremonial itu lebih besar pula dari anggaran penanggulangan korban asap," tambahnya.
Kongres HMI Dipo ke-29 di Pekanbaru akan dilaksanakan di Labersa Hotel dengan peserta lebih dari 2.000 seluruh Indonesia. Keseluruhan anggaran dikatakan mencapai Rp7 miliar, Rp3 miliar diantaranya didanai oleh APBD Riau.
Hal tersebut mengundang sorotan publik dan DPRD Riau sebagai wakil rakyat telah memanggil panitia pelaksana kongres itu, namun tetap menyetujui anggaran tersebut.
Taji HMI Dikhawatirkan Hilang Karena Gunakan APBD
