Bagansiapiapi, Rohil (Antarariau.com) - Komisi D DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Riau telah membahas penyaluran sistim pembayaran gaji guru daerah dengan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil.
"Kta sudah menggelar hearing bersama mereka (Disdik dan BKD) untuk membicarakan sistim pembayaran gaji guru semua tingkatan baik pegawai dan honor," kata Sekretaris Komisi D DPRD Rohil Hj Suryati, Senin.
Dia mengungkapkan, pembicaraan lanjutan hearing ini karena menyangkut hasil Ujian Nasional (UN) siswa/siswi yang kurang memuaskan, sehingga komisi D memandang perlunya dilakukan pendataan ulang terhadap guru secara menyeluruh.
"Kita melihat apakah ada keterkaitan kualitas guru, sistim pembayaran gaji dan pemerataan guru didaerah yang berpengaruh terhadap motivasi guru mengajar disekolah. Nah, jika ada keterkaitan maka akan dicari solusinya bersama," ujarnya.
Maka dari itu, dinas pendidikan dan kepegawaian harus berkoordinasi terkait masalah pemerataan guru honor dan pegawai ke daerah, sehingga kedepan hasil dan mutu pendidikan di Rohil dapat berjalan dengan baik.
"Bila ada kendala kekurangan guru didaerah, maka perlu dilakukan mutasi bagi guru yang lebih dominan banyak diperkotaan, dan tidak ada alasan bagi guru untuk menolaknya," kata anggota DPRD Rohil dua periode itu.
Ia juga mengomentari, kurangnya guru bidang studi tertentu dalam dibeberapa sekolah didaerah, hal itu membuat guru bersangkutan harus menguasai seluruh materi mata pelajaran.
"Saya pikir kurang efektif pendidikan yang demikian, apalagi kita Rohil memiliki data enam ribuan guru dari berbagai ilmu bidang studi. Nah, jika penempatannya efektif dilakukan saya yakin kualitas pendidikan akan lebih baik," sebut dia. (Adv)
Oleh Dedi Dahmudi
