Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Riau menggelar "Talk Show" tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak di sembilan kabupaten/kota di provinsi setempat sekaligus deklarasi moral tanpa ada gesekan.
"Kita diskusi mengenai demokrasi dan deklarasi moral memberi dukungan kepada pemerintah, penyelenggara, pengawas, media massa, dan masyarakat untuk pilkada serentak," kata Ketua DPD KNPI Riau, Ari Nugroho di Pekanbaru, Kamis.
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Ketua Komisi Pemilihan Umum Riau, Nurhamin, Ketua Badan Pengawas Pemilu Riau, Eddy Syarifuddin, Pengamat Politik Dr. Muchid Albitani, dan Pemimpin Redaksi salah satu media lokal cetak, Dodi Sarjana.
Kegiatan ini sendiri ditaja oleh Bidang Politik KNPI Riau.
Ari lebih lanjut mengatakan diharapkan pada pilkada nanti tidak ada politik uang dan berjalan dalam kedamaian. Momentum ini diharapkannya juga membawa perubahan agar tak ada gesekan dan kriminalitas.
Ketua KPU Riau, Nurhamin mengapresiasi kegiatan ini karena termasuk dalam suatu sosialisasipilkada serentak sendiri. Pihaknya mengatakan sosialisasi pemilu terus ditingkatkan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.
"Sosialisasi pilkada terbantu KNPI hari ini. Organisasi yang sadar dan tidak pragmatis. Kita juga dekati mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi massa lainnya untuk bekerja sama," ujarnya.
Ketua Bawaslu Riau, Eddy Syarifuddin dalam kesempatan itu meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan dan mengawal pilkada. Dia juga mengatakan bahwa daerah urban menjadi konsentrasi pengawasannya.
"Daerah industri, itu sudah masuk pemetaan konflik kita. Daerah perkebunan, pertambangan, dan perbatasan jadi fokus kita," jelasnya.
Pengamat Plitik, Dr. Muchid menyorot belum siapnya Indonesia terhadap sistem demokrasi secara langsung. Kebanyakan yang membuat rusuh adalah para calon yang tidak siap kalah. Jika siap takkan ada kalau siap takkan ada konflik seperti yang telah terjadi.
Pemred, Dodi Sarjana mengatakan media siap mendukung pilkada serentak,
Termasuk aturan pembatasan iklan kampanye di media. Namun waktu kampanye yang singkat membuat masyarakat hanya tahu profil petahana, untuk yang baru masih kurang sosialisasi profilnya.
