Pekanbaru, (Antarariau.com) - DPRD Riau mengusulkan pembukaan daerah terisolir di kawasan pesisir provinsi setempat untuk memperpendek jarak dan aksesibilitas menjelang pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah Perubahan 2015.
"Kita bahas membuka keterisoliran daerah-daerah yang tidak terlaksana pada pemerintahan sebelumnya. Sekarang juga tidak nampak upaya ke arah itu," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman usai rapat badan anggaran, di Pekanbaru, Rabu.
Dia mengatakan, daerah dimaksud seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan juga daerah daratan sekitar sungai seperti Kampar Kiri dan Teluk Kuantan. Intinya, kata dia, mengarah pada penyeimbangan pembangunan di mana yang kurang didahulukan dan yang terisolir dibuka.
Selain itu, hal ini juga dilakukan terkait upaya pengurangan biaya Bahan Bakar Minyak. Karena jika akses dan jarak sudah mudah maka tingginya biaya logistik bisa ditekan.
Akan tetapi, menurutnya, pekerjaan itu membutuhkan biaya tinggi disebabkan harus melewati bukit dan rawa. Oleh karena itu, dia berpendapat agar program itu semua melibatkan pihak swasta.
Kendala lain yang masih menghambat pembangunan tersebut, katanya, adalah belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau. Bahkan beberapa proyek pemerintah pusat juga terhambat karena pembebasan tanah dilakukan oleh provinsi.
Ketika ditanyakan apakah tidak bisa meminta jaminan kepada menteri, Politikus Demokrat ini mengatakan bahwa menteri juga tidak berani menjamin. Karena tindakan penjaminan tersebut bisa berujung pidana akibat melanggar Undang-Undang.
Seperti diketahui, RTRW Riau belum disahkan hampir satu tahun. Hal itu karena adanya kasus gratisfikasi yang menimpa Gubernur Riau non aktif Annas Maamun. Dikabarkan, kata Noviwaldy, RTRW Riau istilahnya berada dalam "Police Line".
