Pekanbaru, (Antarariau.com) - Peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring berpendapat bahwa pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara masif akan meningkat sebelum pemilukada sehingga pemerintah perlu mengawasi secara optimal.
"Sebab besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif itu," kata Raynaldo Sembiring dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Kamis.
Menurut dia, pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam selalu memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan hidup.
Oleh karena itu, pemberian izin harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat, dan aspek terkait lainnya.
"Untuk mencegah eksploitasi SDA yang lebih masif itu, maka perlu dioptimalkan pengawasan khususnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPK, dan PPATK," katanya.
Ia berpendapat bahwa pengawasan tersebut akan lebih baik dilakukan sejak saat ini, karena banyaknya daerah yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak pada akhir tahun ini.
Selain itu terhadap setiap rencana pemberian izin, masyarakat dapat melakukan pengawasan karena masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi terutama dalam penyelenggaraan Amdal.
"Pemilihan umum kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015 merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi tersebut bakal digelar pada 204 wilayah administrasi di Indonesia dan harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi SDA itu,"katanya.
Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon "incumbent".
Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.
Berita Lainnya
Angka Kesenjangan Perempuan dan laki-laki di Riau masih terjaga positif, IKG tahun 2023 berapa ?
06 May 2024 19:51 WIB
Riau peroleh bantuan helikopter tangani karhutla
06 May 2024 19:17 WIB
Pemerintah mulai dampingi dua destinasi wisata untuk sertifikasi halal
04 May 2024 23:27 WIB
Riau berikan belasan miliar bonus kepada atlet peraih medali di POPNAS
03 May 2024 14:44 WIB
Menko Luhut sebut pemerintah sedang menghitung subsidi untuk BBM bioetanol
03 May 2024 13:37 WIB
Bapanas minta Bulog perkuat cadangan pangan pemerintah di Sleman dari produksi dalam negeri
03 May 2024 9:59 WIB
ADB dorong pemerintah di Asia dan Pasifik dukung kesejahteraan penduduk lanjut usia
02 May 2024 15:32 WIB
Pemerintah Provinsi Riau dukung pertumbuhan 1.591 desa dengan anggaran Rp318 miliar
02 May 2024 9:02 WIB