TII: Menteri yang dipilih Prabowo Subianto harus utamakan perbaikan institusi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya menegaskan bahwa siapa pun yang dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai menteri harus dapat memprioritaskan perbaikan kualitas institusi yang dipimpinnya.

“Salah satu agenda Prabowo dalam Asta Cita adalah pemberantasan korupsi. Maka, individu yang dipilih oleh Prabowo harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas institusi kementerian atau lembaga yang dipimpinnya agar berintegritas. Hal ini harus jadi prioritas dan perbaikannya harus menyeluruh, serta diikuti komitmen tiap individu di pemerintahan dan ketegasan dalam penegakan hukum,” kata Putu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa institusi yang berkualitas adalah institusi yang menggunakan kekuasaan politik untuk merancang lembaga ekonomi dan terkait lainnya yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

“Sebagai menteri dan pemimpin lembaga, mereka ini punya political power yang secara de jure, berwenang membentuk lembaga-lembaga tersebut, termasuk lembaga ekonomi, baik dari aspek kebijakan maupun institusi yang merancang kebijakan itu. Kekuasaan politik ini harus menciptakan lembaga ekonomi dan lainnya yang transparan, akuntabel, ada partisipasi bermakna, karena lensanya harus masyarakat secara keseluruhan, bukan para elit dan kepentingan tertentu,” terangnya.

Seperti yang dikatakan para pakar ekonomi dan politik, Acemoglu, Johnson, dan Robinson, kualitas institusi yang baik itu adalah institusi yang menegakkan hak kepemilikan (property rights) bagi seluruh masyarakat yang akan memberikan kesempatan investasi, inovasi, dan mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi.

“Mereka juga mengatakan bahwa masyarakat harus punya kesempatan yang sama, termasuk kesetaraan di depan hukum. Hal juga merupakan salah satu fondasi kebebasan ekonomi yang harus didorong dari hulu ke hilir, dengan kerangka kerja yang melibatkan kolaborasi multipihak,” tambah Putu.

“Jangan sampai kekuasaan politik yang dimiliki dan digunakan oleh menteri dan pemimpin lembaga nanti malah menciptakan extractive institutions, suatu istilah yang merujuk pada lembaga yang tidak memiliki supremasi hukum dan menguntungkan diri mereka sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nama-nama kandidat menteri dan pemimpin lembaga dalam kabinet Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto mulai berseliweran berdasarkan pertimbangan bersama partai politik dan organisasi masyarakat (ormas).

Prabowo bahkan dikatakan sudah mengantongi nama kandidat menteri dalam pemerintahannya.