Pekanbaru (ANTARA) - Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya segera memenuhi kebutuhan alat-alat antropometri pos pelayanan terpadu (posyandu) se-Riau seperti timbangan bayi, pengukur panjang badan bayi, pengukur lingkar lengan atas untuk mencegah stunting.
"Antropometri harus dipenuhi untuk posyandu karena membantu petugas kesehatan untuk memantau pertumbuhan fisik balita secara berkala, mendeteksi masalah pertumbuhan seperti stunting atau kekurangan berat badan," kata penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto pada acara Pencanangan Gerakan Pengukuran & Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tingkat Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis.
Menurut SF Hariyanto, posyandu adalah program pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan dan perawatan balita (anak di bawah lima tahun) di Riau. Karena itu tim pemantau stunting di daerah agar segera mendata posyandu yang belum memiliki antropometri agar bantuan antropometri segera diberikan.
"Jika ada yang kekurangan antropometri maka, kami segera menyiapkan pembeliannya dalam upaya mendorong target satu digit prevalensi stunting di Riau tahun 2024. Sebab dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting Riau pada tahun 2023 sebesar 13,6 persen. Hasil tersebut lebih baik dibanding prevalensi stunting Riau pada 2022 sebesar 17 persen," katanya
Artinya, stunting Riau dibandingkan tahun 2022, prevalensi stunting Riau turun 3,4 persen di tahun 2023, dan Riau menempati urutan ketiga terendah di Indonesia. Untuk Kabupaten Kampar dengan prevalensi stunting 7,6 persen, Kota Pekanbaru 8,7 persen.
"Kita optimistis bisa mencapai satu digit prevalensi stunting Riau atau (3,4 persen) pada tahun 2025, apalagi Pemprov Riau membantu 1.591 desa dengan alokasi anggaran Rp20 juta/desa untuk menurunkan prevalensi stunting, Rp10 juta/desa untuk posyandu dan Rp5 juta/desa untuk PKK," katanya.
Ia optimistis juga bakal lebih digencarkan dukungan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan susu untuk ibu hamil, tambahan gizi anak stunting dan beresiko stunting. Selain itu perlu memaksimalkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
"Mulai dari saya bisa menjadi BAAS bagi 3 anak stunting selama beberapa bulan, kepala lembaga, badan dan dinas di lingkup Pemprov Riau, bupati dan wali kota, se-Riau. Sebab dalam menurunkan prevalensi stunting harus ada upaya seluruh pihak," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan untuk memaksimalkan posyandu maka kader pengelola posyandu tersebut harus menguasai 25 kecakapan kader yang sudah dimulai oleh sejumlah pemerintah kabupaten kota di Riau.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau MardalenaWati Yulia mendukung tekad Pj Gubernur Riau dalam mencapai satu digit prevalensi stunting Riau tahun 2025, melalui peluncuran intervensi serentak pencegahan stunting.
"Kita bersama sama bergerak ke lini lapangan, BAAS dan seluruh sektor terkait lain berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di Riau. BKKBN juga mengoptimalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggota bidan, kader KB dan PKK itu untuk mengintervensi kunjungan melalui Bina Keluarga balita (BKB)," katanya.
Pemerintah Provinsi Riau penuhi kebutuhan alat antropometri seluruh Posyandu
Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto saat mencanangkan Gerakan Pengukuran & Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tingkat Provinsi Riau, didampingi Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto, di Pekanbaru, Kamis (13/6/2024). ANTARA/Frislidia.
