Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengkritik rendahnya serapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini hanya sekedar perjalanan dinas.
"Kalau menurut pantauan kita kepada dinas-dinas yang terserap hanya perjalanan dinas saja. Untuk pekerjaan yang menyentuh rakyat, belum ada," kata anggota DPRD Riau, Abdul Wahid di Pekanbaru, Selasa.
Berdasarkan informasi, lanjutnya, pelaksanaan anggaran yang menyebabkan serapan anggaran rendah karena belum ada perintah Gubernur Riau Annas Maamun yang jika ada perintah, baru dijalankan. Kalau tidak ada, maka tidak dijalankan.
Ia mengingatkan jika anggaran tidak diserap, maka akan ada sisa lebih anggaran (Silpa) dan menunjukkan indikator kerja yang kurang baik. Jika Silpa lima atau 10 persen, masih bisa ditoleransi. Tetapi jika lebih dari itu, maka tidak usah diadakan anggaran.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya, menurut Wahid, adalah untuk merangsang tumbuhannya perekonomian di suatu daerah, sehingga rakyat merasa terbantu dengan komoditi yang mereka hasilkan terjual.
"Kalau tidak ada pengaruhnya dalam perekonomian rakyat di suatu daerah, maka tidak usah saja ada APBD," ucapnya.
Rendahnya serapan anggaran tersebut, telah menjadi pembahasan di DPRD Riau pada Senin (5/5). Pembahasan yang pada awalnya hanya bersama sekretaris daerah (sekda) Riau. Namun setelah itu, datang gubernur dan wakil gubernur Riau.
Tetapi pembahasan bersama mayoritas anggota dewan tersebut dilaksanakankan secara tertutup, sehingga tidak diketahui isi pembicaraannya.
Setelah selesai dilakukan rapat tertutup, terlihat Ketua DPRD Riau Johar Firdaus tergesa-gesa meninggalkan gedung dewan, begitu pun dengan gubernur, wakil gubernur dan sekda Riau.
Ketika ditanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, dirinya menjawab yang memimpin sidang adalah ketua DPRD Riau.
"Jadi tanya saja ke Pak Johar Firdaus," katanya yang akrab disapa Dedet itu.
Angggota dewan yang tidak ingin ditulis namanya mengatakan, pembahasan anggaran bersama Pemprov Riau membenarkan sedikitnya serapan anggaran. "Serapan anggaran baru delapan persen. Itu hanya anggaran non fisik. Untuk fisik, belum ada satu pun," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Riau Annas Maamum membantah jika penyerapan anggaran terhambat karena harus menunggu instruksi darinya. "Itu pandai-pandai pejabat saja bicara," kata Gubernur yang ditirukan anggota dewan itu.
Legislator Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Pemprov Riau
