Komitmen masyarakat adat Mosso sukseskan pelaksanaan pemilu di perbatasan RI-PNG

Jayapura (ANTARA) - Hujan deras mengiringi perjalanan dari pusat Kota Jayapura menuju Kampung Mosso di Distrik Muara Tami. Kampung ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini (PNG).

Dibutuhkan waktu dua jam untuk mencapai kampung tersebut menggunakan kendaraan roda empat melintasi Jembatan Youtefa yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019.

Sekitar pukul 09:00 WIT tim ANTARA Biro Papua tiba di Koramil 1701/22 Muara Tami untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kampung Mosso dengan didampingi personel Koramil dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.

Sebuah gerbang bertuliskan “Kampung Mosso” menjadi penanda pintu masuk ke daerah tersebut. Perjalanan masih terus berlanjut mengikuti jalan yang berkelok, naik-turun, dan sedikit terjal. Tidak banyak kendaraan melintasi jalan desa tersebut.

Tim ANTARA langsung menuju lokasi yang akan dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Balai Kampung Mosso.

Saat tiba di kampung tersebut, beberapa pemuda tampak berkumpul di pondok dekat Balai Kampung Mossi. Sebagian rumah di kampung tersebut terbuat dari kayu, terdapat dua pondok yang menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dan warga sekitar.

Tokoh pemuda perbatasan Skouw RI-PNG Joap Tanfa Chilong datang menghampiri dan menyapa tim dengan ramah.

Joap merupakan salah satu tokoh pemuda yang aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga dikenal gencar melakukan diskusi kecil dengan pemuda setempat mengenai persiapan Pemilu.

Ia mengatakan Kampung Mosso sudah siap melaksanakan pemilihan Presiden dan Calon Legislatif (Caleg). Balai kampung yang menjadi salah satu TPS di wilayah perbatasan tersebut telah dibersihkan. Meja dan kursi pun telah berjejer rapi dalam ruangan berukuran 5x10 meter.

Biasanya menjelang H-2 pelaksanaan barulah dilakukan pemasangan tenda serta pembersihan rumput serta penambahan beberapa kursi di halaman balai desa tersebut.

Disamping itu, Joap yang juga merupakan anak tokoh adat atau Ondoafi Skouw Stanis Tanfa Chilong itu juga aktif mengajak pemuda kampung dan pemilih pemula di wilayah sekitarnya untuk menggunakan hak pilih mereka.

Joap yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan pasar Skouw ini juga mengajak para pemuda sekitar untuk pelan-pelan membersihkan TPS mulai dari memangkas rumput serta membersihkan coretan-coretan yang ada pada beberapa tempat duduk.

Aksi bersih-bersih TPS itu dilakukan saat bukan hari pasar sehingga tidak mengganggu mata pencaharian para pemuda yang juga menjadi tukang ojek di pasar Skouw.

Kampung Mosso memilih

Kampung Mosso yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua merupakan salah satu kampung yang berbatasan langsung dengan PNG. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani mulai dari bercocok tanam kacang, ubi, mencari ikan di sungai hingga memotong kayu di hutan.

Kampung Mosso bukan hanya sekadar entitas administrasi seperti kelurahan namun juga sebagai entitas adat. Mereka mempunyai kepala adat atau dalam istilah setempat disebut sebagai ondoafi.

Banyak warga Kampung Mosso yang berniaga, berladang dan "berjodoh" atau melakukan perkawinan silang dengan warga negara PNG. Itulah mengapa hingga kini masih banyak warga Kampung Mosso yang bermukim di Papua Nugini dan sebagian besar ialah keluarga dari ondoafi setempat.

Tak heran jika hingga saat ini penggunaan Inggris Fiji (bahasa daerah setempat) masih sering terdengar.

Meskipun begitu, partisipasi masyarakat Kampung Mosso dalam penyelenggaraan pesta demokrasi Tanah Air sungguh luar biasa.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampung Mosso sebanyak 503 pemilih yang semuanya memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan memiliki KK Kota Jayapura.

Ondoafi Kampung Mosso Charles Wepafoa mengatakan masyarakat setempat sangat antusias menyambut penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif serta pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Masyarakat adat Kampung Mosso betul-betul memiliki komitmen guna menyukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dalam membantu aparat keamanan menjaga ketentraman di wilayah perbatasan menjelang pemilu.

"Kami terus mengimbau supaya masyarakat turut serta dalam pemilu dan juga aktif menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.

Menurut Ondoafi Charles, masyarakat Kampung Mosso juga telah mengetahui tata cara pencoblosan berkat sosialisasi yang gencar dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Jayapura.

Ia berharap semua masyarakat di daerah itu tidak "Golput" dan bisa menggunakan hak suara mereka pada 14 Februari 2024.

Satu harapan masyarakat adat Kampung Mosso adalah, siapapun yang akan terpilih dalam pemilu 2024, kebutuhan air bersih serta pendidikan di wilayah perbatasan bisa lebih diperhatikan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Jayapura Oktovianus Injama mengimbau anak muda di wilayah Perbatasan RI-PNG, khususnya di Kampung Mosso, untuk menggunakan hak pilihnya karena suara mereka dapat menentukan arah pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data KPU Kota Jayapura, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampung Mosso sebanyak 503 pemilih yang semuanya memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan memiliki KK Kota Jayapura.

Di daerah perbatasan dengan PNG didirikan dua TPS. Satu TPS berlokasi di dekat pasar PLBN Skouw yang berjarak sekitar 500 meter dari zona netral antar-kedua negara sedangkan satunya lagi ada di Kampung Mosso.

Distribusi logistik pemilu

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir mengatakan berdasarkan pemantauan sejak 2022 hingga 2023 pihaknya belum mendapatkan adanya temuan pelanggaran pada pesta demokrasi tersebut. Namun ia bersama pengawas di tingkat kampung akan terus melakukan pemantauan hingga pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Distrik Muara Tami yang terdiri dari dua kelurahan dan enam kampung menjadi salah satu daerah yang dianggap rawan saat pelaksanaan pemilu. Agar hari pencoblosan berjalan aman dan lancar, perlu peningkatan koordinasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, KPU dan Bawaslu termasuk aparat keamanan di Pos Lintas Batas (PLBN) Skouw untuk menciptakan pemilu yang adil dan tertib.

Salah satu faktor agar penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan lancar di wilayah perbatasan ialah pendistribusian logistik pemilu tepat waktu. Untuk itu diharapkan pendistribusian logistik pemilu ke Distrik Muara Tami menjadi prioritas KPU Kota Jayapura guna mencegah terjadinya keterlambatan yang bisa menghambat proses pemungutan suara di daerah itu.

Ada beberapa tantangan yang bisa menghambat distribusi logistik tepat waktu diantaranya jauhnya jarak antara kampung satu dengan lainnya sehingga hal ini menjadi perhatian pihak penyelenggara.

Di lain sisi juga pengamanan di Distrik Muara Tami juga harus diperketat untuk mencegah adanya pergerakan massa dari PNG ke wilayah NKRI.

Terlepas dari keamanan dan pendistribusian logistik pemilu, seluruh masyarakat di Distrik Muara Tami telah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu yang diberikan oleh baik KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah setempat. Bahkan sosialisasi telah dilakukan sejak November 2023 sekaligus imbauan kepada seluruh masyarakat Distrik Muara Tami yang sudah terdaftar dalam DPT untuk dapat menyalurkan hak suara pada saat pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Berdasar data KPU Kota Jayapura, jumlah TPS di daerah itu tercatat 940 TPS yang tersebar di lima distrik, 39 kelurahan dan 14 kampung serta total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 258.082 jiwa.

Khusus di Distrik Muara Tami terdapat 55 TPS dengan total DPT 14.762 jiwa yang tersebar di Koya Timur, Koya Barat, Koya Tengah, Skouw Mabo, Skouw Sae, Skouw Yambe dan Kampung Mosso.

Pendistribusian logistik pemilu di Kota Jayapura akan dilakukan tiga hari sebelum pencoblosan. Hal itu sesuai arahan KPU Pusat karena jarak antar-distrik di ibu kota Provinsi Papua itu berdekatan.

Rumsarwir mengatakan pihaknya berharap supaya pendistribusian logistik pemilu diutamakan ke daerah yang terjauh serta distrik yang memiliki banyak TPS seperti Abepura dan Jayapura Selatan.

Bawaslu juga akan meningkatkan pengawasan bekerjasama dengan TNI dan Polri terutama pada TPS yang dianggap rawan terjadi sengketa dalam pemilu 2024 di Kota Jayapura demi mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Baca juga: Polisi kawal ketat pergeseran surat suara Pemilu 2024 di Rohil

Baca juga: KPU Natuna mulai distribusikan logistik Pemilu 2024 ke kecamatan terluar