Reaslisasi belanja APBN di Riau capai Rp758,57 miliar hingga pertengahan Desember 2023

id Belanja APBN, di Riau,2023

Reaslisasi belanja APBN di Riau capai Rp758,57 miliar hingga pertengahan Desember 2023

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI di Provinsi Riau melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau sudah mencapai Rp758,57 miliar hingga pertengahan Desember 2023. (ANTARA/Vera Lusiana)

Pekanbaru (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI di Provinsi Riau melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau sudah mencapai Rp758,57 miliar hingga pertengahan Desember 2023.

"Belanja APBN di Provinsi Riau sebesar Rp758,57 miliar ini alami pertumbuhan 11,95%,juga dikarenakan kenaikan anggaran terutama oleh belanja barang, mayoritas pada satker-satker terkait persiapan pemilu (KPU, Bawaslu)," kata Plt Kepala Kantor Wilayah DJPb Riau, Burhani AS di Pekanbaru, Sabtu.

Burhani AS mengatakan realisasi belanja K/L sebesar Rp758,57M didorong juga karena kenaikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan kepada mahasiswa (UIN Suska dan STAIN Bengkalis).

Namun di satu sisi ada juga penurunan belanja modal selain karena penurunan pagu belanja, juga disebabkan terlambatnya pengerjaan fisik belanja modal pada satker-satker lingkup MA, Perhubungan, Kemenag dan PUPR karena tingginya curah hujan.

Ia menjelaskan juga terkait realisasi trasnfer ke daerah (TKD)secara totaltumbuh sebesar Rp166,21M (0,81% yoy). Seluruh TKD tumbuh kecuali Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

"Kontraksi pada DAU disebabkan pengelompokan DAU menjadi block danspecific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori sehingga nilai setiap penyaluran menjadi lebih kecil. DAK Fisik terkontraksi karena terdapat bidang yang gagal lelang, batal kontrak, dan belum salur karena rekomendasi sekaligus yang batasnya bulan Desember," katanya.

Tergambar juga Ekonomi Riau pada triwulan III tahun 2023 tumbuh mencapai 4,02% (yoy). Dengan angka tersebut kontribusi Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional sebesar 4,95% dan menempati posisi ke-6 PDRB terbesar secara nasional atau ke-2 terbesar di Pulau Sumatra

Per 30 November 2023.

"Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat penerimaan negara di Provinsi Riau telah mencapai angka Rp24,90 triliun," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan APBN di Riau mencapai 90,32% dari target penerimaan tahun 2023, yang ditetapkan sebesar Rp27,57 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagainya. “Adapun penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, mencapai Rp21,22 triliun,” katanya.

Untuk penerimaan pajak melibatkan sejumlah komponen, di antaranya pajak penghasilan sebesar Rp10,05 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp8,71 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2,32 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp139,38 miliar.

Selanjutnya, sektor bea cukai juga turut memberikan kontribusi signifikan dengan penerimaan mencapai Rp2,49 triliun hingga akhir November 2023.

Burhani menjelaskan bahwa penerimaan dari bea cukai melibatkan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan dari bea keluar mendominasi, mencapai Rp2,28 triliun, yang sebagian besar berasal dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Selain itu, PNBP juga ikut menyumbang pada penerimaan negara di Riau. Hingga 30 November 2023, PNBP mencapai Rp1,189 triliun, terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp753,20 miliar, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp436,27 miliar.

“Dengan pencapaian ini, Riau membuktikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sekaligus menjadi landasan kuat bagi pembangunan dan kebijakan fiskal di masa yang akan datang,” katanya.