Desa Tanah Merah Kampar layak dapat penghargaan

Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendymenilai Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, layak meraih penghargaanTujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Desa Tanah Merah sudah jauh dari kemiskinan ekstrem, masyarakat kelaparan, pengolahan sampah yang sudah bagus serta pemberdayaan kaum perempuan," kata Menko Muhadjir dalam keterangan di Kabupaten Kampar, Sabtu (17/9).

Menko PMK berkunjung ke Kampar dalam rangka koordinasi dan monitoring kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, khususnya terkait pembangunan Desa, Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Dalam kesempatan itu Menko PMK juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kampar penting melakukan pengolahan sanitasi dan sampah yang masih menjadi permasalahan saat ini di masyarakat desa dan perkotaan, serta masalah stunting.

"Persoalan stunting di Riau pada tahun 2024 harus bisa diturunkan sesuai target Presiden Jokowi sebesar 14 persen, dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem semua harus diikuti dengan pendidikan yang berkualitas, persamaan peran perempuan agar kemiskinan dan kelaparan jauh dari Kampar," katanya.

Penjabat Bupati Kampar Firdaus mengatakan Presiden Jokowi sudah menugaskan bahwa di tahun 2024 masyarakat miskin ekstrem sudah berada di angka nol. Sedangkan posisi sekarang di Kampar masih di angka 1,7 persen atau di atas rata-rata nasional.

"Untuk itu Pemkab Kampar sudah melaksanakan dengan baik menyalurkan bansos Kementerian Sosial untuk masyarakat miskin ekstrem. Alhamdulillah Pemkab Kampar juga menyalurkan bantuan yang sama melalui program CSR perusahaan," kata Firdaus.

Sebagai apresiasi dari pemerintah, kata dia, Menko PMK juga memberikan bantuan mesin untuk pengolahan sampah bagi kelompok bank sampah Desa Tanah Merah.

Di samping itu, Menko PMK juga memberikan bantuan dana dan sembako serta menyarankan pemberian bantuan sosial kepada lansia yang tidak bisa melaksanakan aktivitas, mereka berhak mendapatkan bansos seumur hidup.

Muhadjir meminta Pemkab Kampar melalui desa, camat sampai bupati agar penerima bansos ini tepat sasaran.

"Pak Menteri meminta Pemkab Kampar untuk mengajukan ke Kemenkesuntuk alat USGpuskesmas, karena melalui USG gejala gangguan janin dan bayi bisa diantisipasi guna meminimalisasi minim anak yang lahir dengan gangguan. Pada September akan dilaksanakan monitoring dan survey terkait stunting," kata Firdaus.

Ia melaporkan bahwa Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Luas wilayah mencapai 10.983,47 km² dan jumlah penduduk 853.738 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut menurut data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kampar sebesar 1,73 persen atau 15.450 jiwa.

Menurut dia dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab Kampar melakukan beberapa strategi kebijakan yang meliputi menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, menyusun program dana APBD kegiatan pada RKPD Kabupaten.

Kemudian memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur Riau setiap 3 bulan sekali.

"Untuk itu perlu kami laporkan bahwa data terakhir angka stunting di Kabupaten Kampar sebanyak 8 persen anak terkena stunting yang sebelumnya 14,5 persen anak di wilayah Kabupaten Kampar, angka ini terus kami tekan sesuai target pemerintah yakni nol di tahun 2024," demikian Firdaus.