Pekanbaru (antarariau.com ) - Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kerja sama Internasional Kadin Riau, Viator Butar Butar SE,MA, Ph.D berpendapat pemerintah perlu memberikan pendidikan pada masyarakat tentang akibat pembakaran lahan sekaligus pelarangan pembakaran "Zero Burning Polici".
"Pendidikan ini diperlukan agar kasus Karhutla di Riau tidak berulang sepanjang tahun karena kerugian yang dialami kini cukup besar dan dampaknya sangat luar biasa terhadap alam, pendidikan, investasi, kesehatan dan perekonomian," kata dia di Pekanbaru, Minggu.
Ia mengatakan itu terkait kini Presiden SBY telah mengambil alih kempimpinan dalam upaya pemadaman api di Riau namun demikian menurut Viator penanganan darurat asap saat ini harus diarahkan pada pemadaman secepatnya, semua titik api yang masih tersisa dan pengurangan drastis asap di udara.
Apapun caranya, kata dia, dan berapapun biayanya harus secepatnya dilaksanakan agar api benar-benar lenyap.
"Namun demikian ke depan, untuk tindak pencegahan maka Presiden SBY dan jajarannya harus melakukan dua hal penting yakni pertama pendidikan masyarakat, tetang akibat pembakaran lahan, sekaligus pelarangan pembakaran, Zero Burning Policiy," katanya.
Yang kedua, katanya lagi, penindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI yang terbukti melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan dan atau gagal menjaga kebakaran pada lahan yang mereka kuasai itu.
Ia memandang bahwa penindakan dan penegakkan hukum harus mencapai pimpinan tertinggi dan pemodal yang bertanggung jawab, tidak bisa hanya pada level operasional manajemen perusahaan saja.
"Dari sisi masyarakat sipil supaya dilakukan gugatan "Class Action" kepada perusahaan besar yang terbukti membakar dan atau gagal menjaga dari kebakaran atas lahan yang mereka kuasai," katanya.
Ini perlu untuk menambah efek jera ke depannya dan Indonesia membutuhkan investasi yang peduli keseimbangan terhadap lingkungan.
KADIN Riau, katanya menilai penting keseimbangan dan keserasian lingkungan dijaga dan dipertahankan dalam pengembangan bisnis di daerah ini.
Berita Lainnya
Pemerintah Indonesia nilai kerja sama IMT-GT perlu diperkuat lagi
23 March 2023 10:46 WIB
KSP: Pemerintah pusat/pemda perlu percepat perbaikan perizinan usaha minerba
07 November 2022 13:12 WIB
Bank Dunia: Pemerintah Indonesia perlu seimbangkan kebijakan suku bunga-fiskal
18 October 2022 13:37 WIB
Puncak Kompe, Raja Ampat di Kampar Riau perlu uluran tangan pemerintah
27 September 2022 14:58 WIB
Pemerintah perlu kolaborasi secara masif guna mereformasi hulu migas nasional
30 July 2022 13:19 WIB
Anggota Komisi III DPR nilai Pemerintah perlu respons putusan MK soal ganja medis
21 July 2022 12:12 WIB
Akademisi: Pemerintah perlu membuat regulasi terkait dengan ekonomi sirkular
20 July 2022 14:15 WIB
Pemerintah-pemerintah perlu bertindak segera untuk perangi ketimpangan
23 May 2022 10:34 WIB