Pekanbaru, (Antarariau.com) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai komitmen kebijakan pengelolaan hutan lestari yang dikeluarkan Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL) pada Januari 2014 bisa menjadi bukti pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) secara lestari di Indonesia.
"HTI di Indonesia telah beroperasi secara lestari dan bertanggung jawab. Apalagi dengan dikeluarkannya pengelolaan hutan lestari oleh salah satu pemain industri kertas yakni APRIL," ujar Ketua Bidang HTI APHI Nana Suparna melalui telepon seluler dari Pekanbaru, Rabu.
Namun demikian, lanjut dia, pihaknya mengingatkan komitmen kelestarian dalam pengelolaan hutan tersebut tidak menjamin bahwa Indonesia akan terbebas dari kampanye hitam atau kampanye negatif negara pesaing melalui gerakan lembaga swadaya masyarakat.
APRIL adalah salah satu raksasa kertas nasional yang memproduksi pulp and paper sekitar 2,8 juta ton pada 2013 dengan mengoperasikan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Perusahan ini memproduksi 2 juta ton pulp dan 800 ribu kertas yang sebagian besar atau sekitar 80 persen dilepas ke pasar ekspor dan lebih dari 20 negara tujuan ekspor terutama China, Timur Tengah dan India.
"Jadi, tudingan yang menyebut produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara tidak ramah lingkungan, masih akan terus berlanjut karena negara pesaing tidak akan tinggal diam," katanya.
Oleh karena itu, APKI mengingatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir. Di antaranya kebijakan ekspor, impor, dan peningkatan daya saing industri di dalam negeri untuk memperkuat pasar domestik.
Pada akhir Januari 2014, APRIL mengumumkan kebijakan baru untuk menaikkan level komitmen pengelolaan hutan lestari yang disaksikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan serta sejumlah organisasi lingkungan seperi World Wildlife Fun for Nature (WWF).
Presiden APRIL Praveen Singhavi menyatakan untuk memantau implementasi komitmen kebijakan pengelolaan hutan lestari, pihaknya akan membentuk komite penasehat para pihak independen yang melibatkan stakeholder kunci, termasuk WWF.
Komite itu nantinya menunjuk auditor melakukan verifikasi serta melaporkan perkembangan komitmen APRIL. Dengan komitmen yang diperbaharui, pihaknya akan melakukan moratorium pengembangan hutan tanaman pada lahan kajian hutan bernilai konservasi tinggi yang belum selesai.
Pihak APRIL juga akan memastikan pengembangan hutan tanaman baru akan selesai pada Desember 2014 dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan pada 2019 seluruh bahan baku kayu akan berasal dari tanaman.
