Bangkinang, (Antarariau.com) - Kabupaten Kampar merupakan daerah tercepat di Provinsi Riau yang menyetujui RAPBD 2014 sebesar Rp2,401 triliun setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempatnya dan ini berarti meningkat Rp 200 miliar dibanding RAPBD sebelumnya.
Duit sebanyak ini diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp 120 miliar, Dana Perimbangan sekitar Rp 2 triliun serta dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Duit sebanyak tadi kemudian bakal dipakai untuk belanja langsung alias belanja pembangunan sebanyak Rp 1,229 Triliun. Sementara Rp 1,172 Triliun dipakai untuk belanja tak langsung alias belanja non pembangunan. Salah satunya adalah untuk belanja pegawai.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kampar, Ilyas HU yang didaulat membacakan hasil rapat Badan Anggaran tentang RAPBD 2014 merinci, belanja langsung yang bakal dipakai oleh sejumlah satuan kerja di Pemkab Kampar jumlahnya bervariasi.
Yang pasti, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang berkaitan langsung dengan program lima pilar pembangunan Kampar, masih memperoleh kucuran dana yang jauh lebih besar.
Ini menjadi pertanda kalau Pemkab Kampar masih terus konsen menuntaskan tiga zero --- zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh --- yang menjadi muara dari program lima pilar tadi.
Dinas Bina Marga dan Pengairan misalnya, mendapat kucuran belanja langsung Rp 495 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan Rp 206 miliar, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rp 100,9 miliar, Dinas Kesehatan Rp 53,6 miliar, RSUD 21 miliar, Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 45,9 miliar, Dinas Perikanan Rp 20,3 miliar dan Disperindag Pasar 20,2 miliar.
“Besaran alokasi anggaran akhirnya menyebabkan devisit sekitar Rp 268,5 miliar lebih. Lantaran itu Badan Anggaran merekomendasikan supaya SKPD membikin rencana yang matang, berkoordinasi apabila ada perubahan besaran anggaran serta minta supaya Bupati Kampar berkoordinasi soal SKPD,” kata Ilyas.
Bupati Kampar Jefry Noer yang kemudian didaulat menanggapi hasil rapat Badan Anggaran tadi mengatakan supaya semua SKPD menyempurnakan entri data. Terus dia juga mengajak semua anggota dewan untuk sama-sama mengevaluasi SKPD yang ada. “Dewan juga bisa merekom Kepala Satker yang musti diganti. Sebab saya yakin tujuan kita adalah sama. Membangun Kampar ini menjadi lebih baik,” katanya.
Lantaran pembahasan anggaran sudah dilakukan cepat, Jefry sangat berharap mulai Januari 2014, aktivitas pembangunan sudah dimulai. “Saya tak mau lagi ada kejadian, APBD disahkan cepat, pembangunan baru digelar bulan Mei,” tegasnya.
RAPBD Kampar Tembus Rp2,401 Triliun
